Laporan Penahanan Ijazah, Komisi IV DPRD Samarinda Desak Perlindungan Pekerja

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie

Gemanusantara.com – Praktik penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan masih menjadi persoalan ketenagakerjaan yang mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Selain mendesak perusahaan menghentikan praktik tersebut, legislatif juga menyoroti mekanisme pengawasan yang dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan penyelesaian cepat terhadap pengaduan tenaga kerja.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa perusahaan tidak seharusnya menjadikan ijazah milik pekerja sebagai jaminan untuk mengikat hubungan kerja. Menurutnya, praktik tersebut kerap menimbulkan persoalan ketika kontrak kerja berakhir atau terjadi perselisihan antara karyawan dan manajemen.

Novan mengungkapkan, laporan mengenai penahanan dokumen pendidikan pekerja bukan merupakan persoalan baru. DPRD disebut telah menerima berbagai pengaduan yang berkaitan dengan praktik tersebut.

“Persoalan seperti ini masih sering terjadi dan laporannya juga cukup banyak. Kami meminta agar praktik penahanan ijazah pekerja segera dihentikan,” tegasnya.

Menurut Novan, perusahaan seharusnya membangun hubungan kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kesepakatan yang tidak merugikan hak pekerja.

Ia menilai penggunaan ijazah sebagai jaminan kontrak berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, terutama ketika pekerja ingin mengakhiri hubungan kerja atau menyelesaikan kewajiban dengan perusahaan.

Karena itu, ia meminta instansi terkait meningkatkan kepekaan terhadap pengaduan masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang masih menerapkan praktik tersebut.

Namun, Novan mengakui bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di Samarinda menghadapi kendala berkaitan dengan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan.

Ia menjelaskan, meskipun perusahaan beroperasi di wilayah Kota Samarinda, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur.

Kondisi tersebut membuat DPRD maupun Pemerintah Kota Samarinda tidak dapat secara langsung menjalankan seluruh fungsi pengawasan terhadap perusahaan yang dilaporkan bermasalah.

Menurutnya, mekanisme koordinasi antarlembaga yang harus dilalui terkadang menyebabkan proses penanganan pengaduan menjadi lebih panjang.

“Pembagian kewenangan inilah yang sering membuat proses birokrasi dalam menyelesaikan persoalan di lapangan menjadi lebih lambat,” jelasnya.

Di sisi lain, Novan mengingatkan bahwa perselisihan antara pekerja dan perusahaan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui komunikasi dan musyawarah.

Ia menilai penyelesaian secara kekeluargaan dan berdasarkan kesepakatan bersama dapat menjadi langkah awal untuk mencegah konflik berkembang menjadi sengketa hukum yang berkepanjangan.

Apabila kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat berlanjut melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Meski demikian, Novan berharap jalur pengadilan tidak menjadi pilihan utama karena proses perselisihan berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi pekerja.

“Kalau memang tidak ada kesepakatan, penyelesaian akhirnya bisa sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, saya selalu menyarankan agar persoalan tidak perlu sampai ke tahap tersebut,” ujarnya.

Selain persoalan penahanan ijazah, politisi tersebut juga menyoroti adanya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya secara resmi kepada instansi terkait.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempersulit proses penanganan apabila muncul perselisihan hubungan kerja karena data dan administrasi ketenagakerjaan tidak tercatat dengan baik.

Oleh sebab itu, Novan mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Samarinda agar memenuhi kewajiban administrasi dan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan memberikan kepastian bagi pekerja maupun pengusaha.

“Saya berharap seluruh perusahaan benar-benar mengikuti ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku,” katanya.

Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Novan, akan terus berupaya menjembatani komunikasi antara pekerja, perusahaan, dan instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan.

Ia berharap koordinasi yang lebih baik dapat mempercepat tindak lanjut terhadap laporan masyarakat sekaligus mencegah praktik yang merugikan tenaga kerja terus berulang.

Dengan perlindungan hak pekerja dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, hubungan industrial di Samarinda diharapkan dapat berjalan lebih kondusif tanpa menghambat perkembangan investasi dan kegiatan ekonomi daerah.

(Adv/Rir)

↑
Exit mobile version