
Gemanusantara.com – Upaya menjadikan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) kembali digelorakan melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). RDP ini digelar sebagai respon atas peningkatan kasus kekerasan anak dan perlunya perbaikan tata kelola kelembagaan.
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kaltim, menghadirkan diskusi strategis soal penguatan regulasi, roadmap perlindungan, dan kemandirian KPAD sebagai ujung tombak advokasi hak anak di daerah.
Sekretaris Komisi IV, H. M. Darlis Pattalongi menyoroti pentingnya lembaga perlindungan anak yang kuat, profesional, dan tidak setengah hati. Ia mendorong agar KPAD direvitalisasi menjadi lembaga independen, termasuk usulan penambahan jumlah komisioner dari lima menjadi tujuh serta perpanjangan masa jabatan dari tiga menjadi lima tahun.
“Komisi IV ingin agar KPAD punya taji, punya anggaran, dan jelas kerjanya. Jangan hanya seremonial,” tegas Darlis. Ia juga menyebut bahwa roadmap perlindungan anak harus segera dirancang untuk memastikan program lintas instansi berjalan harmonis.
Anggota Komisi IV lainnya, Agusriansyah Ridwan, menggarisbawahi pentingnya indikator kinerja yang konkret dalam roadmap tersebut, agar pemerintah daerah memiliki acuan dalam perencanaan dan penganggaran. “Tanpa roadmap, kinerja KPAD sulit dilacak, padahal kasus kekerasan terhadap anak sedang naik lagi,” kata politisi PKS ini.
Agusriansyah juga menyoroti bahwa dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, hanya Mahakam Ulu yang belum menyandang status Kota/Kabupaten Layak Anak. Menurutnya, dibutuhkan strategi multisektor yang melibatkan DP3A, Dinas Sosial, BKKBN, hingga dunia usaha.
Berdasarkan data Simfoni PPA, kasus kekerasan anak di Kaltim memang sempat menurun di 2023, namun kembali mengalami peningkatan pada 2024. Kota Samarinda menjadi wilayah dengan tingkat kasus tertinggi, menjadi indikator penting bahwa penanganan belum optimal di tingkat kota.
[ADV | DPRD KALTIM]