Gemanusantara.com – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti keterbatasan anggaran yang berdampak pada pembangunan kolam retensi di kawasan Pampang. Kondisi tersebut menyebabkan proyek pengendalian banjir yang semula direncanakan memiliki cakupan luas belum dapat direalisasikan secara menyeluruh.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan pembangunan kolam retensi merupakan salah satu langkah penting dalam mengurangi risiko banjir di Kota Samarinda. Namun, kemampuan anggaran daerah membuat pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.
“Kota ini sedang membangun kolam retensi di Pampang. Tapi karena kendala anggaran, dari rencana sekitar 100 hektare, yang bisa dikerjakan baru sebagian saja,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).
Menurut Arie, pengendalian banjir tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur di satu wilayah. Sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap diperlukan karena persoalan banjir melibatkan daerah yang saling terhubung.
Meski demikian, hingga saat ini DPRD mengaku belum menerima laporan resmi mengenai perkembangan koordinasi antarpemerintah terkait rencana pembangunan kolam retensi maupun folder di kawasan perbatasan.
“Kalau kaitannya dengan koordinasi semua lini, kami di DPRD belum mendapat informasi. Mungkin dari dinas sudah ada komunikasi, tetapi kami belum mengetahuinya,” katanya.
Komisi III memastikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut agar komunikasi lintas daerah dapat berjalan lebih intensif. DPRD menilai koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program pengendalian banjir.
“Nanti akan kami tindak lanjuti terkait sinergi antara Kukar dengan Samarinda,” tegasnya.
Arie berharap dukungan anggaran dan kolaborasi antarpemerintah dapat terus diperkuat sehingga pembangunan kolam retensi di Pampang dapat diselesaikan sesuai kebutuhan. Dengan infrastruktur yang memadai dan sinergi lintas wilayah, upaya pengendalian banjir di Samarinda diharapkan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. (Adv/Sal)
