Gemanusantara.com – Program Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang dirancang pemerintah pusat untuk diterapkan secara penuh pada 2026 mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya kesiapan teknis dan regulasi daerah sebelum program ini diimplementasikan, dalam forum diskusi publik bertajuk Komitmen Kaltim Wujudkan Zero ODOL 2026 yang diselenggarakan di Studio 2 TVRI Kaltim, Samarinda.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Akademisi Universitas Mulawarman Muhammad Jazir Alkas serta Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kaltim, Heru Santosa. Acara disiarkan oleh PUBLIKA TVRI Kaltim dan dipandu oleh jurnalis Dwi Rahma sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Reza menyatakan dukungan penuh terhadap program Zero ODOL, namun menekankan bahwa dukungan tersebut harus diiringi dengan langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia mengkritisi belum optimalnya pengawasan di lapangan serta ketiadaan regulasi turunan yang tegas di tingkat provinsi. “Kita belum punya aturan yang secara spesifik mengatur sanksi pelanggaran ODOL. Ini perlu menjadi perhatian agar penegakan di lapangan tidak lemah,” ujarnya.
Reza juga mengangkat persoalan teknis, seperti minimnya alat timbang yang ditempatkan di titik-titik strategis dan belum maksimalnya sinergi antar instansi. Ia mengingatkan agar program ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu menjawab persoalan mendasar tentang keselamatan dan kerusakan jalan. “Kami minta Dishub lebih agresif dalam menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana. DPRD siap mengawal anggaran, tapi perencanaannya harus konkret dan menyeluruh,” katanya.
Dari sisi akademisi, Muhammad Jazir Alkas menyoroti perlunya alat timbang bergerak atau Portable Weight In Motion (WIM) di setiap kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan alat ini sangat penting untuk mencegah masuknya truk ODOL ke kawasan perkotaan. Ia juga menekankan pentingnya peralihan moda angkut agar beban kendaraan tidak terlalu berat dan jalan tetap awet.
Sementara itu, Kabid LLAJ Dishub Kaltim Heru Santosa menyatakan pihaknya terbuka terhadap dukungan DPRD, khususnya dalam hal penguatan anggaran untuk perlengkapan jalan. Ia menegaskan bahwa penyediaan rambu dan alat timbang menjadi prioritas Dishub, namun tetap membutuhkan sinergi dengan Dinas PUPR untuk urusan konstruksi jalan. “Kalau semua berjalan beriringan, target Zero ODOL di 2026 bukan sesuatu yang mustahil,” ujar Heru.
Menutup diskusi, Reza kembali menekankan bahwa keberhasilan program Zero ODOL di Kaltim sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa Komisi III siap mengawal dari sisi regulasi maupun penganggaran. “Kami ingin Kaltim jadi contoh pelaksanaan Zero ODOL yang bukan hanya taat aturan, tapi juga adil dan berpihak pada keselamatan jalan dan masyarakat,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]-
-
-
-
