Gemanusantara.com – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perkebunan Kaltim dalam rangka mengevaluasi pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit pada Jumat (16/5/2025). Pertemuan yang berlangsung di VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan ini menjadi forum strategis untuk menyoroti sejumlah persoalan yang masih membelit industri sawit di daerah.
RDP dipimpin Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle. Hadir pula Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, serta jajaran anggota Komisi II lainnya. Dari pihak eksekutif, hadir Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Andi Siddik, beserta jajaran.
Dalam forum ini, Sabaruddin menekankan pentingnya kejelasan data mengenai Area Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) yang menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan industri kelapa sawit. Menurutnya, pemetaan yang akurat akan membantu DPRD dalam menyusun kebijakan dan mendorong perbaikan tata kelola sektor perkebunan. “Kami ingin melihat kontribusi sektor ini tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara lingkungan,” ujar Sabaruddin.
Berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Perkebunan, luas perkebunan kelapa sawit di Kaltim mencapai 1.473.772 hektare atau sekitar 90,51 persen dari total luas seluruh komoditi perkebunan. Sektor ini menyerap lebih dari 222.000 tenaga kerja dan sebagian besar dikelola oleh swasta. Selain itu, terdapat 111 pabrik pengolahan dengan kapasitas terpasang mencapai 6.038 ton TBS per jam.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti isu klasik seperti tumpang tindih perizinan, masalah lahan, kontribusi minim terhadap PAD, serta kerusakan lingkungan yang belum tertangani optimal. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat agar industri ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga berpihak kepada petani dan masyarakat sekitar. “Evaluasi ini penting, tapi harus berbasis pada prinsip keberlanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel mendorong Komisi II untuk melakukan RDP lintas mitra yang melibatkan Perusda guna membahas hilirisasi produk perkebunan, khususnya sawit, karet, dan kakao. Ia juga mengusulkan agar Komisi II turut serta dalam PEDA di Kutai Barat pada Juni 2025 sebagai bagian dari komitmen DPRD terhadap isu-isu strategis pertanian dan perkebunan di daerah.
Sebagai penutup, Sabaruddin menyatakan bahwa Komisi II akan terus mendorong lahirnya kebijakan berbasis data yang berpihak pada masyarakat. “Kami akan dukung setiap program strategis melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang berpihak pada pengembangan sektor perkebunan,” tandasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]