Gemanusantara.com – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Universitas Mulawarman (Unmul) dalam mengembangkan program-program pendidikan, termasuk wacana peminjaman modal untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Dukungan ini disampaikannya saat menerima audiensi pihak Unmul di Kantor DPRD Kaltim.
Menurut Baba, langkah Unmul yang berani dan terencana dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan merupakan bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kaltim. Ia mengapresiasi pendekatan tersebut, bahkan menganalogikannya dengan strategi cerdas “memancing ikan kakap dengan umpan ikan teri”.
“Kalau kita punya pola dan strategi yang tepat, kita bisa menggelontorkan pendanaan yang lebih besar. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Dengan dana pendamping, kita bisa dapat anggaran yang jauh lebih besar,” jelas Baba.
Sebagai mitra kerja Unmul di bidang pendidikan, Baba menyatakan bahwa DPRD melalui Komisi IV siap memberikan dukungan politik dan anggaran terhadap program-program strategis yang diajukan Unmul. Ia menyebut pengembangan fasilitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi perlu sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan institusi pendidikan.
Lebih lanjut, Baba menilai bahwa Unmul memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul di Kalimantan Timur, terlebih dalam menghadapi era Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, semua upaya untuk memperkuat kapasitas institusi pendidikan seperti Unmul harus mendapatkan perhatian khusus.
“Apa yang dijalankan Unmul, terutama janji Gubernur Kaltim dalam mendukung sektor pendidikan, akan kami dukung penuh. Insyaallah,” tegasnya.
Ia juga berharap langkah Unmul ini dapat menjadi contoh bagi institusi pendidikan lain dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang secara kreatif dan adaptif terhadap dinamika pendanaan.
Dengan dukungan dari DPRD Kaltim, diharapkan strategi pembiayaan pendidikan melalui skema pendampingan, pinjaman, maupun kolaborasi lintas lembaga bisa menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan.
[ADV | DPRD KALTIM]