Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menghadiri dialog penting bersama delegasi Negara Taiwan yang tergabung dalam Taipei Economic and Trade Office (TETO), dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim pada Jumat (16/5/2025).
Dialog tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama ekonomi antara Kalimantan Timur dan Taiwan. Dalam sambutannya, Hasanuddin menyampaikan apresiasi atas langkah TETO yang secara aktif menjalin komunikasi dengan daerah-daerah yang memiliki potensi strategis di Indonesia.
Menurut Hasanuddin, kehadiran delegasi luar negeri ke Kalimantan Timur menunjukkan bahwa daerah ini semakin dilirik sebagai wilayah yang memiliki nilai tawar tinggi. “Kehadiran mereka adalah pengakuan tidak langsung bahwa Kaltim punya posisi penting, khususnya di bidang ekonomi dan investasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk membuka ruang kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam bentuk investasi besar, tetapi juga dukungan terhadap sektor UMKM lokal. Hasanuddin menekankan pentingnya promosi produk-produk unggulan daerah agar mendapat perhatian di pasar internasional. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Kalau bisa kita dorong masuk ke pasar ekspor, itu akan berdampak luar biasa bagi masyarakat,” kata Hamas, sapaan akrabnya.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Taiwan juga menunjukkan ketertarikan pada stabilitas pertumbuhan ekonomi Kaltim serta peluang pembangunan infrastruktur dan energi terbarukan. Diskusi berlangsung terbuka dan saling melengkapi, membuka wacana kolaboratif yang lebih konkret di masa depan.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim siap mendukung langkah-langkah lanjutan dari pertemuan ini, termasuk fasilitasi komunikasi dengan pelaku usaha lokal serta mendukung iklim investasi yang sehat dan kompetitif di daerah. “Kita ingin Kaltim tidak hanya menjadi tujuan eksplorasi, tapi juga mitra strategis yang saling menguntungkan,” tandasnya.
Pertemuan ini menandai komitmen bersama dalam menjalin diplomasi ekonomi berbasis daerah, di mana sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan mitra internasional menjadi kunci penggerak pembangunan yang inklusif.
[ADV | DPRD KALTIM]