Gemanusantara.com – Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar tujuan program tetap tercapai tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat. DPRD Kota Samarinda menilai pembenahan sistem harus dibarengi dengan solusi yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan pemerintah memang perlu melakukan penertiban terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar. Namun, proses tersebut tidak boleh berlarut-larut karena berpotensi menghambat pelaksanaan program.
“Pada prinsipnya langkah yang dilakukan pemerintah hari ini untuk pembenahan itu cukup baik. Tinggal bagaimana ini jangan sampai berlarut-larut sehingga tidak menimbulkan polemik,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Menurut Novan, aspek yang menjadi perhatian dalam evaluasi meliputi kebersihan, sanitasi, hingga kelengkapan perizinan. Ia menilai seluruh ketentuan tersebut harus dipenuhi agar kualitas layanan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
“Yang paling utama adalah berkaitan tentang kebersihan, terus sanitasi dan lain-lain. Nah, belum lagi masalah perizinan yang mungkin saya juga tidak masuk terlalu dalam di sana,” katanya.
Novan juga menilai berbagai opsi yang tengah dibahas pemerintah, termasuk rencana pemberian bantuan melalui ATM MBG senilai Rp15.000 per hari kepada siswa, perlu dikaji secara komprehensif. Baginya, mekanisme apa pun yang dipilih harus tetap berorientasi pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Solusinya harus clear and clean. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Bicara masalah pembenahan dalam sistem, oke. Tinggal bagaimana manfaat dan yang diharapkan oleh Pak Presiden ini segera dapat terlaksana dengan benar di masyarakat dan diterima benar-benar oleh orang yang benar-benar membutuhkan dari MBG ini sendiri,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah menghasilkan sistem pelaksanaan yang lebih baik sekaligus memberikan kepastian bagi pengelola SPPG maupun masyarakat penerima manfaat. Dengan pembenahan yang tepat, Program MBG diharapkan dapat berjalan lebih tertib, aman, berkelanjutan, dan tetap tepat sasaran. (Adv/Sal)
-
-
-
-
