
Gemanusantara.com – Aktivitas transportasi sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai menyimpan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). DPRD Kukar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi tersebut, salah satunya melalui pengembangan fasilitas tambat tongkang di sepanjang jalur pelayaran Sungai Mahakam.
Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat konsultasi dan koordinasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Dishub Kaltim itu membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan.
Menurut Junadi, keberadaan Sungai Mahakam sebagai salah satu jalur transportasi utama di Kukar perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah.
Aktivitas pelayaran yang berlangsung di kawasan tersebut, termasuk pengangkutan barang menggunakan tongkang, dinilai memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan kewenangan di kemudian hari.
Junadi menilai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi aspek penting yang harus diperjelas dalam pembahasan Raperda.
Hal tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui ruang pengelolaan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan.
“Kami juga perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah, termasuk dari potensi retribusi pemanfaatan alur sungai,” ujar Junadi.
Ia menjelaskan, pembahasan Raperda Penyelenggaraan Urusan Perhubungan perlu dilakukan secara mendalam agar setiap ketentuan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola sektor transportasi, termasuk aktivitas pelayaran sungai.
Selain membuka peluang peningkatan pendapatan, pengaturan transportasi sungai juga dinilai penting untuk mendukung keselamatan dan ketertiban pelayaran.
Junadi menekankan bahwa pengembangan potensi ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalur transportasi.
Karena itu, penyusunan regulasi harus mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan transportasi sekaligus batas kewenangan yang dimiliki masing-masing tingkatan pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Masli, memberikan penjelasan mengenai pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi perairan.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah urusan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Sementara itu, pengelolaan pelabuhan dan kapal yang melayani lintas kabupaten atau kota menjadi bagian dari kewenangan pemerintah provinsi.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi Pansus DPRD Kukar dalam menyusun ketentuan yang sesuai dengan ruang lingkup kewenangan pemerintah kabupaten.
Masli juga mengungkapkan adanya potensi pengembangan fasilitas tambat tongkang yang dapat dipertimbangkan sebagai sumber penerimaan daerah.
Menurut penjelasannya, keberadaan fasilitas tambat yang tertata juga berpotensi membantu mengurangi aktivitas kapal yang berhenti di tengah alur sungai.
Dengan demikian, pengembangan fasilitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dapat mendukung penataan aktivitas pelayaran.
Meski demikian, rencana pengembangan dan pengelolaannya tetap memerlukan koordinasi dengan pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.
DPRD Kukar menilai informasi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan lanjutan Raperda Penyelenggaraan Urusan Perhubungan.
Junadi berharap regulasi yang disusun nantinya mampu memberikan dasar yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sektor perhubungan.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap peluang penerimaan daerah memiliki landasan hukum yang sesuai sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara tertib.
Melalui konsultasi tersebut, DPRD Kukar berupaya memperoleh masukan teknis dan hukum agar substansi Raperda dapat menjawab kebutuhan transportasi daerah.
Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan pengaturan sektor perhubungan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan pelayaran.
Sebagai tindak lanjut, Dishub Kaltim akan memberikan jawaban tertulis atas berbagai masukan yang disampaikan Pansus DPRD Kukar.
Jawaban tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan materi Raperda sebelum pembahasan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Dengan regulasi yang lebih jelas, DPRD Kukar berharap pengelolaan transportasi Sungai Mahakam dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan peluang peningkatan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
(Adv/Rir)