
Gemanusantara.com – Ketidakjelasan status lahan eks Kalpataru Group di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD. Persoalan Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 78 ribu hektare yang belum menemukan penyelesaian dinilai membutuhkan langkah konkret agar masyarakat tidak terus menghadapi ketidakpastian atas tanah yang mereka kuasai.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Tenggarong, Kamis (19/11/2026). Pertemuan itu menghadirkan masyarakat, kurator, kuasa hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk membahas persoalan pertanahan yang melibatkan sejumlah perusahaan dalam kelompok Kalpataru.
Menurut Ahmad Yani, penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara sepihak. Seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap kawasan tersebut perlu dipertemukan agar persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas.
Ia menilai kepastian status HGU menjadi salah satu hal mendasar yang harus segera ditindaklanjuti, terutama karena izin usaha delapan perusahaan dalam kelompok Kalpataru disebut telah dicabut sejak 2021.
Namun, pencabutan izin usaha tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan hak atas tanah yang sebelumnya dikuasai perusahaan.
Karena itu, DPRD Kukar mendorong penyelesaian melalui dua langkah, yakni proses pencabutan HGU sesuai ketentuan pertanahan serta dialog antara masyarakat dan kurator yang menangani aset perusahaan dalam proses kepailitan.
“Kami ingin kepentingan masyarakat dan kurator dapat dipertemukan, sehingga penyelesaian sengketa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru di lapangan,” ujar Ahmad Yani.
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan karena persoalan lahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi perusahaan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang selama ini mengklaim memiliki hak atas sejumlah bidang tanah.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kukar, HGU seluas sekitar 78 ribu hektare tersebut merupakan bagian dari sekitar 160 ribu hektare izin yang sebelumnya dimiliki kelompok perusahaan Kalpataru.
Sementara itu, hasil evaluasi mencatat luas areal yang telah ditanami sekitar 5.036 hektare.
Perbedaan antara luas kawasan berizin dan areal yang telah ditanami menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi pemanfaatan lahan.
Persoalan ini sebelumnya juga telah dibahas DPRD Kukar pada September 2026 dengan melibatkan perwakilan dari 12 kecamatan, desa, dan kelurahan.
Dalam pembahasan tersebut, status HGU disebut masih aktif sehingga DPRD mendorong penetapan tanah terlantar sebagai salah satu tahapan yang dapat ditempuh menuju pencabutan hak sesuai aturan.
Dampak persoalan lahan ini dilaporkan menjangkau ratusan petani di sedikitnya 13 kecamatan yang memiliki kepentingan terhadap kawasan tersebut.
Di sisi lain, proses penyelesaian semakin kompleks setelah perusahaan masuk dalam proses kepailitan dan pengurusan aset berada di tangan kurator.
Sejumlah masyarakat mengklaim bahwa tanah yang mereka kuasai masuk dalam kawasan HGU meskipun belum pernah melalui proses pembebasan atau pembayaran ganti rugi.
Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara masyarakat yang menuntut kepastian penguasaan tanah dan kurator yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan aset kepailitan.
Selain itu, terdapat laporan bahwa HGU perusahaan pernah berkaitan dengan agunan kreditur perbankan di luar negeri, sehingga persoalan administrasi dan status aset memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Kurator PT Mahakam Sawit Plantation sebelumnya juga menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima dokumen pencabutan izin usaha perusahaan.
Pertemuan antara kurator dan masyarakat pada September 2026 pun belum menghasilkan kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa.
Ahmad Yani menegaskan bahwa setiap langkah penyelesaian harus tetap memperhatikan ketentuan hukum, termasuk mekanisme pencabutan HGU dan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki dasar penguasaan tanah.
“Pencabutan HGU harus dilakukan sesuai aturan. Pada saat yang sama, hak masyarakat yang memiliki dasar penguasaan lahan juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian,” tegasnya.
Ia menilai kejelasan dokumen menjadi bagian penting agar seluruh pihak memiliki dasar yang sama dalam membahas penyelesaian sengketa.
Karena itu, DPRD Kukar meminta dokumen pencabutan izin usaha, data pertanahan, serta riwayat penguasaan lahan dihimpun secara lengkap untuk mendukung proses penyelesaian.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kukar sebelumnya telah menyatakan rencana evaluasi HGU bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Upaya penyelesaian persoalan Kalpataru juga telah dilakukan pemerintah daerah sejak 2022, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat karena kewenangan pencabutan HGU berada pada tingkat kementerian.
DPRD Kukar turut meminta kurator membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan kegiatan di kawasan yang masih menjadi objek sengketa.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman maupun konflik baru antara masyarakat dan pihak yang menangani aset perusahaan.
Ahmad Yani berharap koordinasi lintas instansi dapat menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak tanpa mengabaikan hak masyarakat.
Dengan kelengkapan dokumen dan komunikasi yang lebih terbuka, persoalan lahan eks Kalpataru Group diharapkan dapat ditangani secara bertahap melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(Adv/Rir)