
Gemanusantara.com – Perkembangan layanan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai membutuhkan dukungan regulasi yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. DPRD Kukar mendorong pembaruan aturan penyelenggaraan urusan perhubungan agar berbagai jenis layanan transportasi, baik darat maupun perairan, memiliki pengaturan yang jelas.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar, Erwin, menyampaikan hal tersebut dalam rapat konsultasi dan koordinasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan.
Menurut Erwin, sejumlah ketentuan lama perlu disesuaikan karena belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan sektor transportasi dan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai perubahan pola layanan transportasi harus diikuti dengan penyusunan kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi pemerintah daerah maupun pihak yang menjalankan layanan perhubungan.
Karena itu, Raperda yang sedang disusun tidak cukup hanya memperbarui aturan sebelumnya secara administratif.
Substansi regulasi juga harus mampu menjawab berbagai persoalan transportasi yang berkembang di wilayah Kutai Kartanegara.
Erwin menjelaskan, salah satu aspek yang masih membutuhkan perhatian adalah pengaturan pelayaran sungai dan danau.
Menurutnya, sektor transportasi perairan memiliki peran penting dalam aktivitas perhubungan di Kukar sehingga memerlukan ketentuan yang sesuai dengan kondisi daerah.
Selain mendukung penyelenggaraan transportasi, pengaturan tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.
“Raperda ini diharapkan bisa mendukung peningkatan PAD Kukar. Namun, masih terdapat beberapa materi yang perlu disempurnakan, khususnya mengenai pelayaran sungai dan danau,” ujar Erwin.
Ia mengakui bahwa pembahasan Raperda masih memerlukan pendalaman sebelum dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesesuaian materi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurut Erwin, penyelarasan tersebut diperlukan agar ketentuan yang disusun tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Dengan dasar hukum yang jelas, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan urusan perhubungan sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimiliki.
Pembahasan juga menyoroti kebutuhan pengaturan terhadap jenis layanan transportasi yang berkembang di masyarakat.
Sekretaris Dishub Kukar, Yudi Apidiantara, memberikan masukan mengenai pentingnya kejelasan ketentuan yang berkaitan dengan angkutan daring dan kendaraan roda tiga.
Kedua jenis layanan tersebut menjadi bagian dari materi yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan regulasi perhubungan daerah.
Selain transportasi darat, pengaturan aktivitas pemanduan atau asistensi kapal turut menjadi perhatian dalam pembahasan.
Aspek tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan layanan transportasi perairan yang juga perlu memiliki dasar pengaturan sesuai ketentuan yang berlaku.
Beragamnya materi yang dibahas menunjukkan bahwa penyusunan Raperda Penyelenggaraan Urusan Perhubungan mencakup berbagai kebutuhan transportasi di Kukar.
Erwin menilai seluruh masukan dari instansi terkait perlu dikaji secara cermat agar aturan yang dihasilkan tidak hanya lengkap secara substansi, tetapi juga dapat diterapkan.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap ketentuan memiliki dasar hukum yang kuat serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan transportasi daerah.
Menurutnya, pembaruan regulasi harus mampu memberikan arah yang lebih jelas bagi pemerintah dalam mengelola sektor perhubungan.
Di sisi lain, peluang peningkatan PAD dari sektor transportasi tetap perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai kewenangan dan mekanisme penerimaan daerah.
Erwin berharap proses konsultasi dan koordinasi dapat membantu Pansus DPRD Kukar mengidentifikasi bagian-bagian Raperda yang masih membutuhkan perbaikan.
Melalui penyempurnaan tersebut, DPRD Kukar ingin menghasilkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan transportasi, memiliki kepastian hukum, dan dapat mendukung kebutuhan masyarakat.
Dengan pengaturan yang lebih terarah, penyelenggaraan urusan perhubungan di Kutai Kartanegara diharapkan semakin tertib serta mampu memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
(Adv/Rir)