Gemanusantara.com – Pemerintah Kota Samarinda memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan tidak akan berdampak pada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di tengah penyesuaian fiskal, pemerintah justru memprioritaskan perlindungan hak pegawai.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pengurangan PPPK. Pemerintah daerah, kata dia, masih memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
“Pengurangan PPPK tidak pernah dibahas. Proyeksi keuangan kami masih cukup untuk memenuhi kebutuhan itu,” jelasnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, arah kebijakan efisiensi difokuskan pada pengendalian belanja yang dinilai belum mendesak. Menurutnya, langkah tersebut menjadi pilihan agar stabilitas anggaran tetap terjaga tanpa harus mengorbankan sumber daya manusia.
“Kalau harus menyesuaikan anggaran, kami lebih memilih menunda program, termasuk yang prioritas, daripada mengurangi hak pegawai,” tegasnya.
Seiring dengan itu, Pemkot Samarinda mulai melakukan pengetatan pada berbagai pos pengeluaran. Salah satunya melalui pengurangan signifikan anggaran konsumsi rapat di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Sekarang rapat internal tidak lagi disediakan konsumsi, kecuali untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar,” jelasnya.
Pembatasan juga diterapkan pada perjalanan dinas. Aktivitas ke luar daerah kini dilakukan secara selektif dan harus melalui persetujuan wali kota, sementara sebagian besar kegiatan dipusatkan di dalam kota.
“Perjalanan dinas kami tekan seminimal mungkin, hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting,” katanya.
Selain itu, efisiensi menyasar belanja operasional harian seperti penggunaan listrik, air, dan alat tulis kantor. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas sekaligus menekan biaya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan anggaran agar tetap sesuai dengan ketentuan belanja pegawai dalam APBD. Dengan strategi tersebut, Pemkot Samarinda optimistis stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa mengganggu kesejahteraan pegawai. (Nit)
