Gemanusantara.com – DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar arah kebijakan anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) lebih berfokus pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat hearing bersama Disdag Kota Samarinda terkait Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Selasa (23/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai anggaran pemerintah daerah seharusnya lebih banyak diarahkan untuk kegiatan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, program-program yang mendukung aktivitas perdagangan rakyat perlu memperoleh porsi perhatian yang lebih besar.
“Saya perlu menekankan bahwa ke depannya anggaran-anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan internal daripada OPD,” ujarnya.
Dalam evaluasi yang dilakukan, DPRD mencatat realisasi anggaran Disdag pada semester pertama tahun 2026 telah mencapai sekitar 54 persen. Namun, dari sejumlah kegiatan yang dipaparkan, sebagian besar masih berkaitan dengan kebutuhan internal organisasi.
“Dari lima kegiatan yang ditampilkan, sekitar 90 persen itu kegiatan internal. Ini yang saya soroti,” katanya.
Menurut Iswandi, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program tahun berikutnya. Ia berharap Disdag dapat memperkuat kegiatan yang berorientasi pada peningkatan daya saing pedagang, pengembangan pasar rakyat, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga pemberdayaan UMKM.
Selain itu, DPRD juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran untuk pengendalian inflasi daerah. Meski nilai anggarannya relatif kecil, program tersebut justru menunjukkan tingkat serapan yang sangat tinggi dibanding beberapa kegiatan lainnya.
“Anggaran inflasi pasar sekitar Rp200 juta dan dalam satu semester sudah terserap 97 persen. Sementara program yang langsung berkaitan dengan masyarakat masih rendah serapannya,” ungkapnya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga menemukan adanya kewajiban pembayaran yang masih harus diselesaikan oleh Disdag. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi ruang fiskal dan pelaksanaan program ke depan.
“Saya kaget ternyata masih ada utang sekitar Rp500 juta-an yang belum dibayar. Ini nanti menggerus pos anggaran mana yang akan dirasionalisasi,” jelasnya.
Iswandi menegaskan bahwa apabila pemerintah harus melakukan penyesuaian atau rasionalisasi anggaran, maka kegiatan yang bersifat administratif dan tidak mendesak sebaiknya menjadi prioritas untuk dievaluasi. Sebaliknya, program yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap dijaga keberlanjutannya.
DPRD Samarinda berencana melanjutkan pembahasan bersama Disdag dalam agenda berikutnya untuk memastikan arah penggunaan anggaran lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha serta masyarakat Kota Samarinda. (ADV/Sal)
-
-
-
-
