Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta penyusunan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) pada APBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara lebih proporsional. DPRD menilai setiap bidang harus memperoleh dukungan program agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan program semester pertama 2026 menunjukkan masih terdapat bidang yang belum memperoleh alokasi anggaran program. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Pada dasarnya hampir sama dengan OPD sebelumnya. Ada bidang-bidang yang memang anggaran programnya masih nol. Kalau kita ingin menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah kota, seharusnya bidang-bidang tersebut tetap mendapatkan dukungan anggaran,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Novan menjelaskan, yang menjadi persoalan bukan tidak adanya anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah secara keseluruhan. Namun, sebagian besar anggaran masih terserap untuk kebutuhan rutin sehingga sejumlah bidang belum memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan program pelayanan.
“OPD-nya memang punya anggaran, tetapi di bidang-bidang tertentu belum ada dukungan program. Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal kalau dorongan anggarannya tidak tersedia,” katanya.
Komisi IV juga mencatat realisasi anggaran DPK hingga pertengahan tahun telah mencapai sekitar 40 persen. Menurut Novan, capaian tersebut masih berada dalam batas wajar karena didominasi belanja rutin, seperti gaji pegawai, tunjangan, biaya listrik, serta operasional kantor.
Di sisi lain, DPRD mengingatkan agar kebijakan efisiensi atau rasionalisasi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurutnya, penghematan harus dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan program yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Prinsip efisiensi jangan sampai justru membuat ada bidang yang tidak bisa bekerja. Kalau programnya tidak jalan karena tidak ada anggaran, itu justru menjadi pemborosan. Itu yang menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Komisi IV menegaskan akan mengawal pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 agar distribusi anggaran di lingkungan DPK lebih seimbang. Dengan dukungan anggaran yang merata, DPRD berharap seluruh bidang, baik layanan perpustakaan, pengembangan literasi, maupun kearsipan, dapat menjalankan program secara optimal dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Samarinda. (Sal)
-
-
-
-
