Gemanusantara.com – Rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir hingga mencapai Rp200 miliar mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda. Legislator menilai target yang sangat besar tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, metode perhitungan yang jelas, serta kesiapan sistem yang mampu menjamin keberhasilan pelaksanaannya.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pihaknya mendukung berbagai inovasi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Namun, menurutnya setiap target yang ditetapkan harus memiliki dasar yang kuat agar tidak hanya menjadi angka ambisius yang sulit direalisasikan.
“Target PAD parkir Rp200 miliar itu kita masih belum tahu realistis atau tidak. Karena sebelumnya saja target dari Dishub sekitar Rp2 miliar itu tidak tercapai,” ujar Iswandi, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, salah satu hal yang masih menjadi pertanyaan DPRD adalah dasar perhitungan target tersebut. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa program parkir berlangganan akan menjadi instrumen utama untuk mendongkrak penerimaan daerah, namun hingga kini rincian skemanya belum sepenuhnya dipaparkan.
“Sekarang pertanyaannya, parkir berlangganan Rp200 miliar itu cara menghitungnya bagaimana? Parameternya apa? Itu yang belum jelas,” tegasnya.
Menurut Iswandi, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh besarnya target pendapatan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kesiapan regulasi, sistem pengawasan, sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi pengguna layanan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Di tengah tekanan biaya hidup akibat kenaikan harga bahan bakar dan berbagai kebutuhan pokok, kebijakan peningkatan PAD harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan manfaat bagi warga.
“Kita tidak masalah ada inovasi seperti parkir berlangganan, tapi jangan sampai hanya menarik dari masyarakat tanpa ada nilai tambah. Masyarakat harus dapat manfaatnya juga,” katanya.
Karena itu, DPRD menilai program parkir berlangganan harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dibanding sistem yang ada saat ini. Kejelasan manfaat, keamanan kendaraan, kenyamanan pengguna, hingga transparansi pengelolaan menjadi aspek yang perlu dipastikan sebelum program diterapkan secara luas.
Dalam waktu dekat, DPRD berencana meminta penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah mengenai berbagai aspek yang mendukung target tersebut. Mulai dari regulasi, kesiapan infrastruktur, hingga strategi sosialisasi kepada masyarakat akan menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan.
DPRD berharap program parkir berlangganan tidak hanya menjadi instrumen peningkatan PAD, tetapi juga mampu menghadirkan sistem perparkiran yang lebih tertib, modern, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Samarinda. (ADV/Sal)
-
-
-
-
