DPRD Samarinda Desak Evaluasi Berkala MBG, Soroti Standar Dapur hingga Anggaran

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. (Gemanusantara.com)

Gemanusantara.com – DPRD Kota Samarinda mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul polemik kualitas makanan yang mencuat di salah satu sekolah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa secara prinsip pihaknya mendukung program tersebut karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa.

“Programnya di atas kertas bagus. Untuk kesejahteraan anak-anak dan generasi emas. Itu tidak kita persoalkan,” ungkap Sri Puji Astuti, Rabu (4/3/2026).

Meski demikian, ia menilai pelaksanaan teknis di lapangan perlu diawasi lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kalau sampai ada jamur, berarti ada yang salah. Apakah tenaga ahli gizinya kompeten? Apakah dapurnya memenuhi standar? Itu harus dievaluasi,” tegasnya.

Menurut Puji, evaluasi tidak cukup dilakukan secara insidental. Ia mendorong adanya pengawasan rutin, bahkan jika perlu dilakukan setiap bulan, untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.

“Setiap temuan harus langsung ditindaklanjuti. Jangan tunggu banyak kasus baru bergerak,” katanya.

Ia juga menyoroti isu penyesuaian anggaran per porsi yang beredar di publik. Menurutnya, besaran biaya sangat berpengaruh terhadap kualitas bahan baku dan kelayakan menu yang disajikan kepada siswa.

“Kalau dengan Rp12 ribu saja anak-anak sudah dapat nasi dan ayam yang layak, lalu bagaimana kalau Rp6 ribu? Apa cukup?” ungkapnya.

Selain aspek anggaran, Puji mempertanyakan mekanisme pengawasan dapur dan distribusi makanan. Ia menilai perlu ada standar yang jelas terkait kebersihan, sanitasi, hingga kualitas air yang digunakan dalam proses memasak.

“Apakah dapurnya sesuai standar? Ada pemisahan dapur bersih dan kotor? Airnya benar-benar steril? Itu semua harus dicek,” jelas Puji.

Terkait fungsi pengawasan, ia mengakui DPRD belum dilibatkan secara langsung untuk meninjau kondisi dapur MBG di lapangan dan sejauh ini hanya menerima laporan administratif.

“Seharusnya kami dilibatkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” tutupnya.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didorong Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun DPRD menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh konsep, melainkan konsistensi pengawasan dan profesionalisme pelaksanaan di lapangan. (Nit)

Exit mobile version