Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan akan mengawasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat agar benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang menjadi prioritas. Salah satu perhatian DPRD adalah memastikan peserta didik berasal dari wilayah dengan jumlah masyarakat desil 1 yang tinggi sesuai tujuan program.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya akan melakukan pencermatan terhadap sebaran peserta didik setelah proses penerimaan selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program pendidikan yang digagas pemerintah benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.
“Kami ingin melihat nanti dari daerah mana saja peserta didiknya. Kami akan sinkronkan dengan wilayah yang memiliki masyarakat desil 1 paling banyak, sehingga program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar kelompok yang menjadi prioritas,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Selain aspek sasaran penerima, Komisi IV juga memantau perkembangan kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat. Menurut Novan, pembangunan asrama dan sarana pendukung yang belum sepenuhnya rampung menyebabkan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus disesuaikan.
“Kalau bicara khusus Sekolah Rakyat memang ada perbedaan. Walaupun hari ini mereka tetap mengacu pada kurikulum pendidikan yang ada, tetapi kendalanya fasilitas tempatnya belum siap karena mereka punya asrama dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Ia menjelaskan, penyesuaian jadwal tersebut hanya berlaku untuk kegiatan MPLS dan tidak akan menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar. Pemerintah tetap berupaya agar kegiatan pendidikan bagi peserta didik baru maupun siswa yang sudah berjalan dapat berlangsung sesuai rencana.
“Hari ini karena penyelesaian pembangunan belum tepat waktu, otomatis pelaksanaan MPLS agak tertunda. Tapi belajar mengajar untuk kelas yang sudah berjalan maupun peserta didik baru kemungkinan akan terus berlanjut,” jelasnya.
Menurut Novan, Sekolah Rakyat memiliki karakteristik berbeda dibanding sekolah reguler karena menerapkan sistem pendidikan berasrama. Oleh sebab itu, kesiapan fasilitas menjadi faktor penting yang harus dipastikan sebelum seluruh aktivitas sekolah berjalan secara penuh.
Komisi IV memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, baik dari sisi kesiapan sarana maupun ketepatan sasaran penerima manfaat. DPRD berharap program tersebut mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. (Sal)
-
-
-
-
