Gemanusantara.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kukar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Rombongan Pansus Kukar yang dipimpin Ketua Pansus M. Andi Faisal diterima langsung oleh Anggota Pansus LKPJ DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan dan Didik Agung Eko Wahono, serta tim ahli Pansus yakni Eko Priyo Utomo dan Ismi Nila Sawitry. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim dengan agenda utama membahas teknik evaluasi LKPJ yang efektif dan efisien.
“Kami ingin belajar dan mendalami sistem yang dipakai DPRD Kaltim. Pansus kami baru terbentuk satu hari sebelum cuti bersama, waktu kerjanya cukup singkat, hanya sekitar dua pekan,” ujar Andi Faisal dalam pertemuan tersebut. Ia mengakui, DPRD Kukar masih terus berbenah dalam mengefektifkan pengawasan dan penilaian terhadap capaian kinerja eksekutif.
Firnadi Ikhsan menjelaskan bahwa di DPRD Kaltim, Pansus LKPJ dibentuk lebih awal dan langsung melakukan koordinasi intensif bersama Pemerintah Provinsi. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui pembahasan bersama Sekretaris Daerah, Bappeda, dan perangkat daerah lain guna memetakan capaian indikator program kerja.
“Biro Administrasi Pembangunan juga memberikan kontribusi besar dalam penyusunan data evaluatif. Di samping itu, terdapat penilaian langsung dari kementerian sebagai indikator penunjang,” jelas Firnadi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memahami konteks capaian yang tidak hanya dilihat dari angka formal, tapi juga dari kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. “Kadang di laporan bagus, tapi di lapangan tidak sesuai. Ini yang kita gali untuk dijadikan dasar rekomendasi,” imbuhnya.
Firnadi juga menyebutkan bahwa pembangunan di Kukar secara umum menunjukkan arah yang baik. Namun, ia mendorong DPRD Kukar agar lebih proaktif menggali isu-isu faktual sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan daerah. “Isu seperti BBM bagus di laporan, tapi kendaraan warga bermasalah, ini harus ditelisik lebih dalam,” tandasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD Kukar dalam memberikan masukan yang objektif, akurat, dan relevan kepada eksekutif melalui laporan akhir Pansus LKPJ.
[RIR | ADV DPRD KALTIM]
