Gemanusantara.com – Program Gratispol kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim setelah munculnya keluhan dari orang tua mahasiswa terkait lambatnya pencairan bantuan pendidikan. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pemerintah perlu merespons persoalan ini dengan langkah konkret dan sistem pencairan yang lebih efektif.
Ia menyoroti alokasi anggaran program Gratispol yang diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun pada 2026. Menurutnya, besarnya anggaran seharusnya berbanding lurus dengan kualitas layanan serta ketepatan waktu distribusi manfaat kepada mahasiswa.
Ia memaparkan bahwa dari 53 perguruan tinggi negeri dan swasta yang bekerja sama, baru tujuh PTN yang menerima pencairan dana UKT. Kondisi tersebut membuat banyak mahasiswa dan orang tua harus menalangi terlebih dahulu biaya kuliah pada Januari, sementara anggaran pemerintah baru bisa dicairkan paling cepat pada Februari.
Agusriansyah menyebut pola seperti ini tidak boleh terus berulang. Ia menilai bahwa tujuan program Gratispol untuk meringankan beban pendidikan akan sulit tercapai bila mahasiswa masih harus menggunakan dana pribadi di awal semester.
“Jangan sampai semangat membantu justru berubah menjadi beban baru. Orang tua sudah berkali-kali menyampaikan keresahan, dan pemerintah harus mendengar,” ujarnya dalam kutipan baru, menegaskan perlunya reformasi mekanisme pencairan.
Ia juga meminta perguruan tinggi lebih tertib dalam menyiapkan berkas, karena sering kali keterlambatan pencairan dipicu oleh kelengkapan dokumen yang tidak segera dipenuhi. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima Gratispol belum merasakan manfaat secara optimal.
Agusriansyah berharap adanya evaluasi menyeluruh agar proses administrasi, pencairan, serta pengawasan program dapat berjalan lebih cepat dan transparan, sehingga mahasiswa Kaltim benar-benar mendapatkan hak pendidikannya tepat waktu.
[ADV | DPRD KALTIM]
-
-
-
-
