Gemanusantara.com – Agenda penyerahan program Gratispol dan Jospol di Kabupaten Berau tak hanya menjadi momen distribusi bantuan sosial, tetapi juga simbol nyata kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan yang inklusif. Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Apansyah, dan Husin Djufrie hadir langsung mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam acara yang digelar di Ballroom SM Tower, Tanjung Redeb.
Program Gratispol dan Jospol merupakan bagian dari kebijakan afirmatif yang digagas Pemprov Kaltim untuk mendukung para marbut, guru agama, penjaga rumah ibadah non-Muslim, serta ribuan tenaga pendidik non-ASN. Penyerahan bantuan ini dirangkaikan pula dengan distribusi Sertifikat Halal kepada pelaku UMKM, bantuan sambungan listrik untuk 163 kepala keluarga di 10 desa, serta pemberian alat ibadah dan bantuan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Dalam sambutannya, Syarifatul menekankan bahwa kehadiran DPRD Kaltim dalam agenda seperti ini bukan hanya bersifat seremonial. “Kami ingin menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat harus didukung penuh dari hulu hingga hilir, dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Apansyah pun menambahkan bahwa keberpihakan anggaran kepada kelompok sosial adalah cermin dari kemajuan moral pemerintahan. Ia berharap agar program-program seperti ini tidak hanya berlangsung dalam satu periode, melainkan menjadi warisan kebijakan jangka panjang. “Tidak semua bentuk pengabdian dapat dilihat kasat mata. Tapi kebijakan seperti Gratispol dan Jospol adalah bentuk apresiasi nyata terhadap penjaga nilai-nilai keagamaan dan sosial kita,” ujar Apansyah.
Sementara itu, Husin Djufrie menyuarakan pentingnya keberlanjutan bantuan sosial di kawasan perbatasan dan pesisir seperti Berau. Ia menilai, daerah-daerah strategis yang memiliki kompleksitas geografis memerlukan atensi lebih dari pemerintah. “Kita tidak ingin ada ketimpangan perhatian hanya karena akses wilayah sulit. Justru daerah seperti ini harus lebih didahulukan,” ungkapnya.
Program ini juga menjadi bukti bahwa pembangunan tidak semata soal infrastruktur fisik, tapi juga menyentuh dimensi spiritual dan kemanusiaan. DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal program yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial, pendidikan keagamaan, serta perlindungan kesejahteraan lintas agama di Kalimantan Timur.
Dengan pelibatan lintas sektor dan pengawasan aktif dari legislatif, agenda sosial seperti Gratispol dan Jospol diharapkan menjadi motor penggerak solidaritas sosial di Kaltim. Kegiatan ini juga menjadi ruang bertemunya kebijakan makro dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.
[ADV | DPRD KALTIM]
-
-
-
-
