Gemanusantara.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa program percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas pembiayaan dalam APBD 2026. Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menyampaikan bahwa sektor ini sama sekali tidak tersentuh pemangkasan meski transfer dana dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Pernyataan ini disampaikan Agusriansyah sebagai respons atas kekhawatiran publik terhadap penyesuaian anggaran di sejumlah sektor akibat kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa komitmen Kaltim terhadap penurunan stunting tetap kuat, bahkan menjadi salah satu fokus utama belanja daerah tahun depan.
Agusriansyah menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menjalankan kegiatan intervensi stunting. Meskipun beberapa program lain harus mengalami penyesuaian, ia memastikan sektor penanganan stunting dipertahankan karena merupakan program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan daerah.
Ia menyebut bahwa pemerintah kabupaten/kota juga didorong agar lebih agresif menjalankan program pengentasan stunting, termasuk peningkatan kualitas intervensi spesifik seperti layanan gizi, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi masyarakat. “Kita ingin angkanya turun dan daerah harus bergerak,” ujarnya.
Berdasarkan data DP3A Kaltim, terdapat empat daerah dengan prevalensi tertinggi, yaitu Kutai Timur (26,9%), Kutai Barat (27,6%), Balikpapan (24,7%), dan Penajam Paser Utara menjadi yang tertinggi dengan 32%. Angka tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih terarah dan sistematis di daerah.
Agusriansyah menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting akan berpengaruh pada penilaian pusat terhadap daerah. Hal ini termasuk risiko pemangkasan dana transfer jika pemerintah daerah dinilai tidak melaksanakan instruksi pusat.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kaltim.
[ADV | DPRD KALTIM]-
-
-
-
