Gemanusantara.com – Upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah kembali dilakukan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung selama dua hari, 14 hingga 15 Juni 2025. Kegiatan ini dirancang untuk membangun pemahaman mendalam mengenai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kemitraan strategis antara DPRD dan pihak eksekutif.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dalam keterangannya menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga bukan hanya formalitas, melainkan kebutuhan mendasar agar pembangunan daerah berjalan sesuai target dan akuntabel. “Kemitraan legislatif dan eksekutif harus dilandasi saling percaya dan komitmen pada transparansi, supaya kebijakan yang dilahirkan dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ekti di sela acara bimtek di Samarinda.
Bimtek ini juga menjadi momentum penting bagi anggota DPRD periode 2024–2029, terutama yang baru bergabung, untuk mengenal lebih detail mekanisme penjabaran RPJMD dan implementasinya. Ekti menyebut, proses pembekalan semacam ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh anggota dewan bekerja berdasarkan pemahaman yang sama. “Mereka harus memahami substansi RPJMD, agar bisa mengawal setiap tahap perencanaan pembangunan dengan baik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menggarisbawahi pentingnya penyegaran wawasan anggota legislatif agar selalu terkoneksi dengan regulasi terbaru. “Kami ingin memastikan DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi katalisator kebijakan yang responsif dan sesuai kerangka hukum mutakhir,” ungkapnya. Ia menambahkan, pemahaman terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sesi pemaparan materi, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri, Fernando H. Siagian, memaparkan bahwa dokumen RPJMD tak sekadar rencana, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan berjalan terukur. “Dokumen RPJMD menjadi peta jalan pembangunan yang harus sejalan dengan prioritas nasional dan kebutuhan lokal. Kalau tidak sinkron, potensi tumpang tindih kebijakan akan muncul,” jelas Fernando.
Fernando juga mengingatkan DPRD agar terus mengedepankan transparansi anggaran serta pengawasan program yang lebih ketat. “Kita ingin pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Anggaran harus digunakan secara bijak dan tepat sasaran,” ujarnya menambahkan.
Sepanjang Bimtek, peserta terlibat dalam diskusi interaktif mengenai tantangan perencanaan anggaran, pajak daerah, hingga pengelolaan pendapatan asli daerah. Beberapa legislator mengajukan pertanyaan kritis terkait efektivitas monitoring pembangunan, sebagai cerminan keseriusan mereka dalam memastikan kebijakan daerah berpihak pada rakyat.
[ADV | DPRD KALTIM]