
Gemanusantara.com – Dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional kembali diperlihatkan DPRD Kalimantan Timur lewat kehadiran Anggota DPRD Kaltim, Fadly Imawan, dalam kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang digelar di Mapolres Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Kamis (5/6/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara nasional yang terhubung secara virtual dengan Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri, serta jajaran TNI-Polri di seluruh Indonesia.
Fadly Imawan menyampaikan apresiasinya atas peran aktif Polda Kaltim dalam mendorong upaya swasembada pangan di daerah. Ia menilai keberhasilan panen jagung kali ini menjadi bukti nyata kolaborasi yang efektif antara aparat keamanan, pemerintah, dan petani. “Ini bukti bahwa keamanan dan ketahanan pangan bisa berjalan beriringan. Kami di DPRD tentu sangat mendukung langkah strategis seperti ini,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak pada sektor pertanian dan petani lokal. Tak hanya dari sisi produksi, menurut Fadly, kesejahteraan petani dan distribusi hasil panen juga harus menjadi perhatian utama. “Swasembada pangan bukan hanya soal panen besar, tapi bagaimana petani juga menikmati hasilnya secara adil,” tuturnya.
Presiden RI Prabowo Subianto yang turut menyapa para peserta panen lewat sambungan virtual, menekankan bahwa swasembada pangan adalah fondasi kemandirian bangsa. Ia mengapresiasi peran institusi kepolisian dalam menggerakkan sektor pertanian secara langsung.
Acara panen jagung ini juga dihadiri oleh Kapolda Kaltim Brigjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Staf Ahli Gubernur Kaltim Arief Murdiyatno, dan Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin. Kehadiran tokoh-tokoh strategis ini menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Dengan pelibatan aktif semua pihak, kegiatan ini diharapkan bukan hanya meningkatkan produksi jagung, tetapi juga memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia.
[ADV | DPRD KALTIM]