Gemanusantara.com – Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tingkat provinsi yang digelar di Kantor Perwakilan BI Kalimantan Timur, menjadi momentum penting bagi evaluasi ekonomi daerah. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, turut hadir dan menilai forum tersebut sangat strategis dalam memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan otoritas moneter.
Dalam acara bertema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” itu, Yenni menyampaikan bahwa kuatnya perhatian BI terhadap Kaltim mencerminkan besarnya potensi ekonomi daerah, terutama menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Masuknya Kaltim dalam prioritas pemantauan ekonomi menunjukkan kita punya daya tarik besar. Tugas kita menjaga agar momentum ini tidak terbuang,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa inflasi dan stabilitas harga menjadi isu utama yang harus diwaspadai. Menurutnya, gejolak harga sering kali lebih dulu dirasakan masyarakat kelas bawah sehingga intervensi dini dari pemerintah dan BI menjadi mutlak. Yenni meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih responsif dalam merespons dinamika pasar. “Harga komoditas itu sensitif. Jika terlambat ditangani, dampaknya langsung ke dapur masyarakat,” tegasnya.
Pada bagian lain, Yenni mengangkat isu ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih terasa lebar di Kalimantan Timur. Ia menilai percepatan ekonomi di kawasan perkotaan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan layanan dasar di pedalaman, perbatasan, dan desa-desa terpencil. Yenni berharap BI mendorong pemerintah daerah melihat disparitas ini sebagai ancaman jangka panjang.
Yenni juga membagikan aspirasi yang ia terima selama reses, terutama mengenai akses pendidikan dan mobilitas warga. Banyak warga mengeluhkan infrastruktur transportasi seperti jembatan gantung, jalan kebun, dan akses sekolah yang masih minim. Ia menegaskan bahwa peningkatan ekonomi daerah harus bersamaan dengan pemerataan pembangunan fisik.
Ia mengajak BI Kaltim serta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam penyediaan data, kajian, dan strategi kebijakan untuk mengantisipasi tekanan global maupun domestik, termasuk harga pangan, komoditas energi, dan kenaikan biaya logistik. Menurutnya, keputusan berbasis data menjadi kunci agar kebijakan tidak salah arah. “BI punya analisis yang kuat, dan itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan daerah,” jelasnya.
Menutup pertemuan, Yenni menegaskan bahwa forum BI tidak boleh berakhir sebagai seremoni, tetapi harus menjadi ruang formulasi kebijakan riil untuk mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan Timur.
[ADV | DPRD KALTIM]-
-
-
-
