Gemanusantara.com– Sebuah usulan yang memicu kontroversi muncul di lingkungan pemerintahan daerah Kalimantan Timur. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengusulkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Sylvia Kaltim Sejahtera (Perusda SKS) menjadi PT Sylvia Kaltim Sejahtera (PERSERODA) tengah menjadi sorotan hangat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyerukan agar usulan tersebut ditunda, mengingat kontribusi minimal Perusda SKS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini.
Menyoroti sejarah panjang Perusda SKS yang tidak stabil dan menanggung utang yang signifikan, Sapto menilai perlu ada peninjauan ulang dan evaluasi mendalam sebelum mengambil langkah transformatif. “Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat benar-benar meningkatkan kontribusi terhadap PAD, bukan malah menambah beban,” ujarnya dalam sebuah wawancara.
Menanggapi hal tersebut, pemangku kepentingan lain di DPRD Kaltim turut menuntut audit independen dan transparan atas kondisi finansial Perusda SKS, mempertanyakan apakah layak badan usaha tersebut menjalani transformasi menjadi PERSERODA atau sebaiknya dibubarkan. “Apa yang terbaik untuk daerah harus menjadi prioritas, bukan kepentingan segelintir pihak,” tambah Sapto.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengamini seruan Sapto, menyatakan kejutannya atas usulan perubahan tersebut dan menegaskan perlunya proses audit serta evaluasi yang komprehensif. “Kami harus berhati-hati dalam membuat keputusan yang akan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung di lingkungan pemerintah daerah ini mencerminkan keseriusan para pemangku kepentingan dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas entitas pemerintah daerah dalam berkontribusi pada kemajuan ekonomi lokal. Masyarakat dan pihak terkait menantikan keputusan yang akan diambil, berharap agar setiap langkah yang ditempuh dapat membawa manfaat maksimal bagi daerah dan penduduknya.
Dalam suasana yang penuh dengan harapan untuk transparansi dan keadilan, warga Kaltim menunggu hasil akhir dari pembahasan panas ini, berharap bahwa keputusan yang diambil akan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. (rir)
-
-
-
-
