
Gemanusantara.com – Pengelolaan data kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius agar program pengembangan generasi muda dapat berjalan secara terarah. DPRD Kukar mendorong pembentukan bank data kepemudaan terpadu untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus mengurangi persoalan ego sektoral dalam penyusunan kebijakan.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Akbar Haka Saputra, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kukar ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur di Samarinda, beberapa waktu lalu. Kunjungan itu merupakan bagian dari pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Akbar menilai pembaruan data menjadi salah satu persoalan penting yang harus diperhatikan dalam penyempurnaan regulasi tersebut.
Menurutnya, upaya pemerintah dalam memetakan potensi dan kebutuhan generasi muda akan sulit berjalan maksimal apabila pengelolaan informasi masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah.
Ia menyoroti adanya ego sektoral antar-OPD yang berpotensi menghambat koordinasi dan proses pemutakhiran data kepemudaan.
Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar setiap instansi memiliki pemahaman dan dasar informasi yang sama dalam merencanakan program.
“Kalau ingin data kepemudaan selalu diperbarui, ego sektoral antar-OPD harus dikurangi. Semua instansi perlu membangun koordinasi yang lebih baik,” ujar Akbar.
Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan pengelolaan data kepemudaan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Karena itu, Akbar mengusulkan agar revisi Perda Nomor 11 Tahun 2024 memuat ketentuan yang lebih jelas mengenai pemutakhiran dan pengelolaan data kepemudaan.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan bank data terpadu yang dapat digunakan bersama oleh perangkat daerah terkait.
Ia menjelaskan, bank data tersebut perlu mencakup berbagai bidang pengembangan generasi muda, bukan hanya kegiatan olahraga.
“Revisi perda ini perlu mengatur pemutakhiran dan pembentukan bank data kepemudaan, mulai dari olahraga, ekonomi kreatif, hingga sektor lainnya,” katanya.
Akbar menilai cakupan urusan kepemudaan cukup luas karena berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan.
Selain olahraga, pengembangan potensi pemuda juga mencakup pendidikan, kewirausahaan, ekonomi kreatif, serta sektor lain yang menjadi tanggung jawab sejumlah OPD.
Dengan cakupan tersebut, penyusunan kebijakan kepemudaan membutuhkan koordinasi lintas instansi agar program yang dijalankan dapat saling mendukung.
Ia berharap keberadaan bank data terpadu nantinya mampu menjadi sumber informasi bersama dalam menentukan arah kebijakan pelayanan kepemudaan.
Melalui data yang diperbarui secara berkala, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih akurat mengenai kondisi, kebutuhan, serta potensi generasi muda di Kutai Kartanegara.
Informasi tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Akbar menilai pembenahan sistem pendataan perlu diikuti dengan komitmen seluruh perangkat daerah untuk saling berbagi informasi dan memperkuat komunikasi.
Menurutnya, program kepemudaan akan lebih mudah diselaraskan apabila setiap instansi menggunakan dasar data yang sama.
Dalam kunjungan kerja bersama Dispora Kaltim, Pansus IV DPRD Kukar turut menggali sejumlah masukan lain untuk memperkaya pembahasan revisi Perda Kepemudaan.
Materi yang dibahas antara lain berkaitan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), penyediaan fasilitas kepemudaan, serta pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas.
Selain itu, keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi bagian dari pembahasan.
Berbagai aspek tersebut dinilai perlu diperhatikan agar regulasi kepemudaan dapat mencakup kebutuhan pengembangan pemuda secara lebih luas.
Masukan yang diperoleh dari Dispora Kaltim selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Pansus IV DPRD Kukar dalam menyempurnakan materi perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024.
Akbar berharap pembahasan regulasi tersebut tidak hanya menghasilkan penyesuaian ketentuan, tetapi juga mampu memperbaiki koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
Ia menekankan bahwa ketersediaan data yang akurat dan terus diperbarui merupakan bagian penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah.
Dengan adanya pengelolaan data yang lebih terintegrasi, DPRD Kukar berharap program pengembangan generasi muda dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terkoordinasi, dan memberikan manfaat bagi pemuda di Kutai Kartanegara.
(Adv/Rir)