Gemanusantara.com – Upaya memperkuat tata kelola kelembagaan terus dilakukan DPRD Kalimantan Timur melalui kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Rabu (20/8/2025). Tiga alat kelengkapan dewan (AKD) sekaligus, yakni Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), hadir untuk melakukan studi perbandingan terkait pengelolaan agenda, mekanisme anggaran, dan pembentukan produk hukum.
Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Turut serta anggota Banmus Sigit Wibowo, Agus Aras, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, anggota Bapemperda Nurhadi Saputra, Didik Agung Wahono, dan Akhmed Reza Fachlevi, serta anggota Banggar Husni Fahruddin dan Henry Pailan TP. Rombongan diterima oleh Kepala Subbagian Aspirasi dan Pengolahan Data Sekretariat DPRD Jakarta, Rosnaeni, bersama Protokol, Mardiana.
Anggota Banmus, Sigit Wibowo, menilai DPRD Jakarta memiliki pola yang rapi dalam mengintegrasikan usulan agenda dari berbagai AKD. “Kami tidak hanya belajar teknis penjadwalan, tapi juga bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijaga dalam setiap proses. Itu yang ingin kami terapkan di Kaltim,” ucapnya.
Dari sisi anggaran, anggota Banggar, Husni Fahruddin, menegaskan perlunya Kaltim belajar tentang dinamika fiskal di ibu kota. Menurutnya, DPRD Jakarta punya pengalaman relevan dalam mengelola perubahan APBD. “Kita ingin menyesuaikan strategi anggaran supaya lebih responsif terhadap kebutuhan daerah yang terus berkembang,” ujarnya. Ia menambahkan, diskusi mencakup tahap penyusunan KUA-PPAS hingga penyesuaian anggaran di pertengahan tahun berjalan.
Sementara itu, Bapemperda juga memanfaatkan forum ini untuk menggali informasi lebih dalam. Anggota Bapemperda, Nurhadi Saputra, mengungkapkan ketertarikan pada Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. “Kami ingin memahami strategi implementasinya, efektivitas di lapangan, hingga tantangan sosial dan ekonomi yang muncul. Dari sana, kita bisa menyesuaikan langkah serupa di Kaltim,” jelasnya.
Selain materi teknis, kunjungan ini juga memperkaya perspektif legislatif Kaltim terkait kolaborasi dengan eksekutif dan masyarakat. Diskusi menyentuh aspek sinergi lintas sektor, evaluasi kebijakan, hingga praktik terbaik dalam penyusunan regulasi yang berorientasi pada kebutuhan publik.
Dengan bekal pengalaman dari DPRD Jakarta, DPRD Kaltim berharap bisa memperkuat peran Banmus dalam merancang agenda, memperkokoh Banggar dalam mengawal kebijakan fiskal, serta meningkatkan kualitas Bapemperda dalam menghasilkan perda yang adaptif dan solutif. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan Kaltim yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
[ADV | DPRD KALTIM]-
-
-
-
