Gemanusantara.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus didasarkan pada asumsi yang realistis. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan optimal dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya telah menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dari Pemerintah Kota Samarinda. Saat ini, Banggar masih melakukan kajian internal terhadap seluruh asumsi yang menjadi dasar penyusunan dokumen tersebut.
“Kami sudah menerima dokumen KUA-PPAS dari Pemkot. Saat ini masih dalam tahap analisis internal untuk melihat berbagai asumsi yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Menurut Rohim, proyeksi APBD 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 triliun atau hanya meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD Tahun 2026. Kenaikan yang relatif terbatas tersebut menunjukkan pentingnya penyusunan target pendapatan yang sesuai dengan potensi riil daerah.
“Jika dibandingkan dengan tahun 2026, memang ada kenaikan tetapi tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar Rp100 miliar saja,” katanya.
Ia menegaskan Banggar tidak ingin penyusunan anggaran dilakukan dengan proyeksi yang terlalu optimistis karena berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap pelaksanaan. Oleh sebab itu, seluruh komponen pendapatan maupun rencana belanja akan dikaji secara mendalam sebelum dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain memastikan asumsi anggaran realistis, Banggar juga akan mengawal agar alokasi belanja difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Efisiensi anggaran, pelayanan dasar, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Target kami bukan sekadar menyusun angka, tetapi memastikan APBD 2027 benar-benar memberi dampak konkret bagi pembangunan kota. Setelah seluruh pembahasan detail selesai, baru akan dilakukan kesepakatan bersama TAPD,” tegasnya.
Setelah proses kajian internal selesai, Banggar akan melanjutkan pembahasan bersama TAPD untuk menyelaraskan asumsi makro, struktur pendapatan, dan rencana belanja daerah. DPRD berharap dokumen KUA-PPAS yang disepakati nantinya menjadi landasan penyusunan APBD 2027 yang sehat secara fiskal, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. (Adv/Sal)
-
-
-
-
