Gemanusantara.com – Prediksi penyerapan APBD Kalimantan Timur tahun 2026 yang hanya berada di kisaran Rp14 triliun menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi perlu bekerja lebih strategis dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Hasanuddin menjelaskan bahwa meski total APBD 2026 telah ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, biasanya tidak seluruhnya dapat direalisasikan. Rata-rata penyerapan Kaltim hanya sekitar 90 persen, sehingga realisasi tahun depan diperkirakan tidak jauh berbeda.
Hasanuddin menyebut penurunan pendapatan daerah hampir Rp6 triliun membuat kemampuan belanja pemerintah mengalami tekanan besar. Dengan ruang fiskal yang makin sempit, setiap rupiah anggaran harus digunakan untuk sektor yang benar-benar berdampak pada masyarakat.
Menurutnya, prioritas utama tetap berada pada pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Ia menekankan bahwa sektor-sektor ini memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM. “Ini salah satu tulang punggung ekonomi daerah yang harus terus diperkuat dalam situasi fiskal yang ketat,” tambahnya.
Hasanuddin juga mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam mengoptimalkan belanja agar tidak terjadi sisa anggaran yang besar. Menurutnya, penyerapan yang rendah justru merugikan masyarakat karena banyak program prioritas tidak terselesaikan.
DPRD Kaltim berharap efisiensi dan ketepatan sasaran dapat menjadi prinsip utama dalam realisasi APBD 2026 sehingga pelayanan publik serta pembangunan tetap berjalan stabil meski tekanan anggaran meningkat.
[ADV | DPRD KALTIM]
-
-
-
-
