24 KK di Mugirejo Belum Terjangkau PDAM, DPRD Samarinda Janji Koordinasikan ke Pemkot

Air bersih

Gemanusantara.com – Sebanyak 24 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Mugirejo, Samarinda, dilaporkan masih belum mendapatkan akses air bersih melalui jaringan PDAM. Persoalan pelayanan dasar tersebut mencuat dalam reses Masa Persidangan III Tahun 2026 anggota DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan.

Keluhan itu disampaikan Ketua RT 30 Kelurahan Mugirejo saat reses berlangsung di Perumahan Bumi Sempaja, Jalan P.M. Noor, Samarinda, Senin (5/10/2026). Warga berharap perluasan jaringan dapat dilakukan agar kebutuhan air bersih di lingkungan tersebut terpenuhi.

Viktor mengatakan persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Samarinda, termasuk disampaikan kepada Wali Kota, sehingga dapat diketahui kendala yang menyebabkan puluhan keluarga belum terlayani jaringan air bersih.

Menurut anggota Komisi II DPRD Samarinda itu, kebutuhan dasar masyarakat perlu mendapat ruang dalam menentukan prioritas belanja daerah. Pemerintah tidak hanya dihadapkan pada penyelesaian kewajiban pembayaran dan proyek strategis, tetapi juga persoalan pelayanan yang langsung dirasakan warga.

Selain akses air bersih, persoalan pengangkutan sampah turut disampaikan dalam reses. Viktor bahkan mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif armada pengangkut sampah agar kegiatan pelayanan tidak terlalu bergantung pada ketersediaan BBM.

“Untuk pengangkutan sampah warga, kendaraan listrik bisa menjadi salah satu pilihan. Selain mendukung pelayanan, langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan armada terhadap BBM dan persoalan antreannya,” kata Viktor.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penanganan banjir. Viktor meminta Pemkot memanfaatkan kondisi kemarau untuk mempercepat revitalisasi drainase dan normalisasi sungai sebelum curah hujan kembali meningkat.

“Ketika hujan masih relatif rendah seperti sekarang, pekerjaan drainase maupun sungai seharusnya bisa dipercepat. Momentum kemarau ini perlu dimanfaatkan agar penanganan banjir lebih maksimal sebelum musim hujan kembali,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar APBD Perubahan 2026 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak. Selain pelayanan dasar dan penanganan banjir, keberlanjutan proyek strategis seperti Pasar Pagi dan Teras Mahakam turut menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Kesiapan menghadapi bencana juga dinilai tidak boleh terabaikan. Viktor mendorong pemerintah menyediakan belanja tidak terduga yang memadai untuk mengantisipasi kondisi darurat, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan.

Sementara dalam bidang kepemudaan, reses tersebut turut menerima aspirasi DPD KNPI Kota Samarinda mengenai pembentukan Perda Kepemudaan. Sebagai anggota Bapemperda DPRD Samarinda, Viktor membuka ruang bagi organisasi kepemudaan untuk terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut agar substansinya turut mengakomodasi kebutuhan generasi muda.

[ADV | DPRD SAMARINDA]

↑
Exit mobile version