
Gemanusantara.com – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan saat menghadiri Rapat Koordinasi High Level Meeting Kerjasama Antar Daerah (KAD), Kamis (24/04/2025). Acara ini menjadi forum strategis dalam upaya pengendalian inflasi pangan di wilayah Kalimantan Timur.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pimpinan daerah, perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU turut memperkuat komitmen bahwa upaya pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu sektor atau institusi.
Dalam paparannya, Waris Muin menyoroti posisi strategis Kabupaten PPU yang sejak 2024 telah masuk dalam wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK). Ia menyebutkan, inflasi Kabupaten PPU tercatat sebesar 1,19% hingga Maret 2025, dan kondisi ini harus dijaga agar tetap stabil di tengah meningkatnya tekanan akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kabupaten PPU sudah jadi wilayah Indeks Harga Konsumen sejak 2024. Ini tanggung jawab besar. Sampai Maret 2025, inflasi kita di angka 1,19%, dan harus dijaga tetap terkendali,” ujar Waris.
Ia juga mengingatkan bahwa lonjakan jumlah penduduk akibat perkembangan IKN membawa tantangan baru dalam menjaga keseimbangan suplai dan permintaan pangan. Oleh karena itu, penguatan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah dalam distribusi komoditas utama seperti beras, cabai, dan telur menjadi sangat penting.
Waris menekankan beberapa arahan konkret, di antaranya mengoptimalkan peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai penghubung logistik pangan, serta melibatkan langsung pelaku usaha dan petani lokal dalam setiap kebijakan pengendalian harga.
“Kita tak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh kekompakan lintas daerah untuk jaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat,” tegasnya menutup sambutan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten PPU menunjukkan keseriusannya dalam menggalang kekuatan bersama untuk menghadapi tantangan inflasi pangan di masa transisi menuju pusat pertumbuhan nasional baru di kawasan IKN.
[ADV | DISKOMINFO PPU]