Editorialkaltim.com – Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan dinilai masih rendah. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti hal tersebut sebagai hambatan utama dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa tanpa data yang akurat, program pemerintah akan sulit menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Puji menyebut bahwa upaya pemerintah kota, khususnya melalui Disdukcapil, harus lebih agresif melakukan pendataan dan pembaruan dokumen kependudukan warga. Ia mengingatkan bahwa persoalan data bukan hanya urusan statistik, melainkan menyangkut keadilan sosial dan efektivitas program.
“Seringkali kita temui kasus bantuan tidak tepat sasaran karena basis data yang dipakai tidak akurat. Masyarakat yang sudah tertib administrasi akan lebih mudah menerima manfaat program,” ujarnya.
Puji juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelengkapan dokumen diri seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Menurutnya, kesadaran kolektif akan memperkuat sistem pelayanan publik, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
Ia menyayangkan bahwa hingga kini masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data atau memperbarui dokumen, padahal hal tersebut sangat menentukan akses terhadap pelayanan pemerintah.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Puji, akan terus mendukung edukasi dan sosialisasi lintas sektor yang mendorong masyarakat aktif melengkapi administrasi kependudukannya. Ia menilai kolaborasi antara dinas teknis, kelurahan, hingga RT sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses ini.
“Ketika semua warga terdata dan memiliki dokumen sah, maka pembangunan bukan hanya terlihat secara fisik, tapi juga memberi rasa keadilan secara nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya.
[ADV | DPRD SAMARINDA]-
-
-
-
