Gemanusantara.com– Musim penerimaan murid baru kembali diwarnai keluhan. Alih-alih menyambut tahun ajaran baru dengan tenang, banyak orang tua dan calon siswa justru dibuat pusing menghadapi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang dinilai masih penuh persoalan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan masalah SPMB tahun ini bukan sekadar gangguan sistem atau kesalahan administrasi. Menurutnya, persoalan utamanya ada pada tata kelola yang belum mampu menjamin setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan.
“SPMB bukan ujian untuk menentukan siapa yang layak mendapat pendidikan. Fungsinya memastikan semua anak memperoleh bangku sekolah yang bermutu, bukan menjadi alat seleksi yang menghasilkan anak yang lulus dan anak yang gagal,” ujar Ubaid.
JPPI menilai akar persoalan masih sama setiap tahun, yakni jumlah kursi di sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah calon siswa. Kondisi ini membuat persaingan makin ketat dan memicu berbagai cara untuk mendapatkan bangku di sekolah favorit.
Selama pelaksanaan SPMB 2026, JPPI menerima 301 laporan dari masyarakat. Aduan tersebut didominasi dugaan manipulasi alamat, rekayasa dokumen, penyalahgunaan jalur prestasi, afirmasi, hingga mutasi. Tak hanya itu, dugaan praktik jual beli kursi dan siswa titipan juga masih menjadi sorotan.
Menurut Ubaid, setiap kursi sekolah yang diperoleh lewat uang atau relasi berarti telah merampas hak anak lain yang seharusnya mendapat kesempatan yang sama.
JPPI pun berharap pemerintah tak hanya sibuk mengubah aturan seleksi setiap tahun, tetapi juga memperbanyak daya tampung dan meningkatkan kualitas sekolah negeri. Dengan begitu, SPMB tidak lagi menjadi ajang rebutan kursi, melainkan benar-benar menjadi jalan agar setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. (Nit)
*diolah dari berbagai sumber
-
-
-
-
