
Gemanusantara.com – Persoalan status lahan perkebunan, hak guna usaha (HGU), hingga pemenuhan hak masyarakat atas lahan plasma menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Ia menilai penyelesaian persoalan pertanahan membutuhkan kajian akademik yang kuat agar kebijakan pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas.
Ahmad Yani mengatakan, berbagai persoalan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak cukup diselesaikan melalui pembahasan internal pemerintah maupun DPRD. Diperlukan keterlibatan pihak independen, khususnya perguruan tinggi, untuk menghasilkan analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, persoalan HGU dan hak masyarakat atas lahan plasma memerlukan penelaahan menyeluruh, terutama untuk memperjelas status lahan, keberlanjutan kegiatan perkebunan, serta kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah.
Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi seperti Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dan Universitas Widya Gama Samarinda mengambil peran lebih besar dalam menyediakan kajian ilmiah sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah.
“DPRD tentu tidak bisa hanya mengandalkan hasil pembahasan sendiri untuk menentukan penyelesaian suatu persoalan. Kami memerlukan kajian dari kalangan akademisi yang memiliki dasar ilmiah dan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad Yani, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil penelitian perguruan tinggi dapat menjadi bahan pendamping bagi DPRD dalam mengevaluasi kebijakan maupun menyusun rekomendasi penyelesaian persoalan daerah. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif.
Selain persoalan pertanahan, Ahmad Yani melihat pentingnya keterlibatan akademisi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda). Kajian pembanding dari perguruan tinggi dinilai dapat memperkaya substansi regulasi yang sebelumnya disiapkan pemerintah daerah.
Keterlibatan kampus juga diharapkan mampu membantu DPRD menghadapi persoalan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari keterbatasan anggaran, dana kurang bayar, hingga strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Setiap langkah penyelesaian harus memiliki pemikiran dan strategi yang jelas. Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi masukan bagi DPRD untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun peraturan yang benar-benar bisa diterapkan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ahmad Yani turut mendorong penelitian mengenai pengembangan kerajinan dan produk unggulan Kukar. Kajian diperlukan untuk memperkuat pembinaan, menjaga kualitas, memperluas pemasaran, serta melindungi kekhasan produk lokal agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Ia berharap kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi tidak berhenti pada penyusunan dokumen akademik. Hasil penelitian diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Kukar secara berkelanjutan. (Adv/Rir)