Gemanusantara.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menerapkan sistem parkir berlangganan berbasis digital terus menjadi perhatian DPRD. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menilai program ini memang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun pemerintah juga harus melihat persoalan sosial yang melatarbelakangi maraknya juru parkir (jukir) liar.
Samri menegaskan bahwa keberadaan jukir liar tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah ketertiban. Menurutnya, di balik praktik liar tersebut, ada persoalan ekonomi yang perlu diperhatikan. “Masalah jukir liar ini sudah menyangkut persoalan urusan perut. Kalau pemerintah tidak melihat sisi lain, kemungkinan kriminalitas justru bisa meningkat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemkot dalam menghadirkan sistem parkir berlangganan sebagai upaya transparansi dan efisiensi retribusi. Dengan tarif Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat dan Rp480 ribu untuk roda dua, pemilik kendaraan nantinya akan mendapatkan kartu dan stiker resmi, serta terbebas dari pungutan tunai di lapangan.
Namun, Samri mengingatkan bahwa keberhasilan sistem parkir digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Menurutnya, pemerintah perlu masuk lebih jauh ke akar masalah sosial yang melibatkan para jukir liar.
Sebagai solusi, ia merekomendasikan agar para jukir liar diberdayakan untuk masuk ke dalam sistem resmi. Ia bahkan memberikan simulasi sederhana: jika seorang jukir rata-rata memperoleh Rp3 juta per bulan, pemerintah bisa menawarkan skema gaji Rp2 juta bagi jukir dan Rp1 juta masuk ke kas daerah. Dengan begitu, pemerintah tetap memperoleh PAD, masyarakat terbebas dari pungli, dan para jukir tetap memiliki pekerjaan yang jelas.
Samri juga menekankan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak keberatan membayar parkir, baik kepada jukir resmi maupun liar, hanya saja selama ini uang yang dibayarkan tidak selalu masuk ke kas daerah. Menurutnya, dengan sistem pengelolaan yang tepat, semua pihak bisa memperoleh manfaat secara seimbang.
“Kalau dikelola secara benar, masyarakat tetap bayar, PAD naik, jukir sejahtera, dan kota lebih tertib. Tapi pemerintah jangan lupa bahwa masalah ini bukan hanya retribusi, melainkan juga soal kebutuhan hidup orang banyak,” pungkasnya. [ADV | DPRD SAMARINDA]
-
-
-
-
