Gemanusantara.com – Upaya percepatan pemerataan pembangunan serta penguatan layanan dasar di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui sinergi lintas kelembagaan. Salah satunya terwujud dalam audiensi strategis antara Pemkab PPU dan Badan Bank Tanah.
Audiensi ini berlangsung di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta. Bupati PPU, Mudyat Noor, bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nicko Herlambang, serta Kepala Bagian Pemerintahan, Muhtar, diterima langsung oleh Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mudyat Noor menyampaikan rencana jangka menengah Kabupaten PPU, termasuk penguatan wilayah administratif dan usulan penambahan luasan kawasan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat fondasi pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas publik, serta pelayanan sosial di wilayah yang terdampak langsung oleh hadirnya IKN.
Ia menegaskan bahwa proses perencanaan tata ruang di Kabupaten PPU saat ini sedang diselaraskan melalui penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang akan menjadi acuan legal dalam mengantisipasi dinamika wilayah akibat transisi Kecamatan Sepaku menjadi bagian dari otorita IKN.
“Penyesuaian tata ruang harus mengakomodasi kebutuhan kawasan penyangga IKN. Kami mendorong integrasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Bank Tanah, agar pembangunan dasar tidak tertinggal,” ujar Mudyat Noor.
Langkah sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan fasilitas umum, jaringan transportasi, pendidikan, dan kesehatan di kawasan perbatasan PPU-IKN. Parman Nataatmadja pun menyambut baik upaya tersebut, dan menyatakan kesiapan pihaknya mendukung percepatan penataan lahan untuk kebutuhan pembangunan strategis.
Kolaborasi ini sekaligus menandai fase baru dalam perencanaan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi PPU yang memegang peran strategis sebagai gerbang masuk menuju pusat pemerintahan nasional masa depan. [ADV | DISKOMINFO PPU]
-
-
-
-
