Masalah Pendidikan Berulang, DPRD Samarinda Soroti Perencanaan dan Tata Kelola Program

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda, Achmad Sukamto. (Gemanusantara.com)

Gemanusantara.com – Permasalahan di sektor pendidikan di Kota Samarinda dinilai tidak lagi berdiri sebagai kasus teknis semata, melainkan mencerminkan persoalan perencanaan dan tata kelola program yang belum berjalan optimal.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, menilai berbagai persoalan yang terus berulang menunjukkan belum terbangunnya sistem perencanaan yang terintegrasi antar program.

“Ini bukan lagi soal satu-dua kegiatan, tapi bagaimana perencanaan kita belum utuh dari awal,” ucap Sukamto, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, ketidaksinkronan antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program menjadi faktor utama yang membuat sejumlah kebijakan berjalan tidak maksimal.

Ia menilai, perencanaan yang tidak terstruktur sejak awal berpotensi memunculkan program yang berjalan parsial, tidak saling mendukung, dan akhirnya tidak memberikan dampak optimal.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pola penganggaran yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Kondisi tersebut membuat sejumlah program harus disesuaikan di tengah jalan, bahkan tidak jarang mengalami penundaan karena keterbatasan dukungan anggaran.

“Seharusnya perencanaan yang matang sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan tata kelola juga menjadi catatan penting, terutama terkait koordinasi antar perangkat daerah yang dinilai masih belum berjalan efektif.

Akibatnya, program yang seharusnya saling terhubung justru berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.

Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dikhawatirkan akan terus memunculkan persoalan serupa di setiap tahun anggaran.

Meski demikian, DPRD tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan berbagai upaya perbaikan di sektor pendidikan.

Namun ke depan, pembenahan dinilai perlu difokuskan pada penguatan sistem, bukan hanya pada pelaksanaan program secara parsial.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar program berjalan, tapi sistem yang rapi dan terencana agar persoalan tidak terus berulang,” pungkasnya. (Nit)

Exit mobile version