Investasi di Kukar Perlu Kajian Mendalam, DPRD Libatkan Dua Perguruan Tinggi

Universitas Widya Gama dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta)

Gemanusantara.com – Perkembangan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai perlu diimbangi dengan kebijakan yang disusun berdasarkan penelitian dan analisis ilmiah. Keterlibatan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah untuk memastikan keputusan daerah mempertimbangkan berbagai dampak pembangunan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar, Ahmad Taufik Hidayat, mengatakan kerja sama DPRD Kukar dengan Universitas Widya Gama dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) diharapkan mampu memperkuat kualitas pengambilan keputusan di daerah.

Menurutnya, sektor investasi, termasuk perkebunan kelapa sawit dan berbagai kegiatan usaha lainnya, memiliki persoalan yang membutuhkan analisis mendalam. Karena itu, pemerintah dan DPRD memerlukan masukan akademisi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan sesaat.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap setiap keputusan yang diambil memiliki pertimbangan akademis yang jelas, sehingga kebijakan DPRD dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan daerah,” ujar Taufik, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatan perguruan tinggi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas terhadap persoalan pembangunan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan maupun mencari penyelesaian terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.

Taufik menilai keputusan yang berkaitan dengan investasi membutuhkan kehati-hatian karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, kajian akademis diharapkan dapat membantu DPRD menilai berbagai pilihan kebijakan secara lebih objektif.

Selain memberikan rekomendasi, kerja sama dengan dua universitas tersebut diharapkan memperkuat proses penyusunan kebijakan yang berbasis data. Dengan demikian, keputusan pemerintah daerah memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Harapannya, masukan dari perguruan tinggi bisa menjadi dasar pertimbangan yang lebih terukur. Jadi, kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, sementara akademisi dapat memberikan dukungan melalui penelitian dan analisis ilmiah.

Melalui kolaborasi tersebut, kebijakan pembangunan dan investasi di Kukar diharapkan semakin terarah, tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. (Adv/Rir)

↑
Exit mobile version