Gemanusantara.com – Pemerintah Kota Samarinda mulai memperketat kembali pengawasan terhadap kendaraan dinas setelah pemeriksaan internal menunjukkan masih banyak unit yang tidak berada dalam penguasaan OPD. Sebagian kendaraan diketahui dibawa pulang oleh mantan pejabat dan pegawai yang telah pensiun, sementara sebagian lain belum dapat dipastikan keberadaannya.
Bidang Aset BPKAD Samarinda kini memeriksa ulang ribuan kendaraan yang terdaftar di sistem inventaris. Dari total sekitar 2.827 unit, ditemukan perbedaan mencolok antara catatan administrasi dan kondisi faktual.
Kepala Bidang Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah, mengatakan bahwa proses pendataan ulang menjadi langkah penting untuk mengembalikan disiplin pengelolaan aset.
“Kami ingin memastikan angka di administrasi benar-benar sesuai dengan unit yang ada. Selama ini, ada kendaraan yang tercatat tetapi tidak ditemukan di lapangan,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, seluruh OPD diminta menyampaikan laporan terbaru yang lebih terperinci.
“Kami minta laporan jujur apa adanya. Kalau ada kendaraan yang hilang, rusak total, atau masih dibawa pensiunan, itu harus ditulis secara resmi. Jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa beberapa OPD mulai membuka data lebih lengkap setelah melalui verifikasi.
“Ada instansi yang awalnya melaporkan puluhan unit, tapi setelah kami cek, jumlah riilnya jauh lebih sedikit. Selisih seperti ini harus dijelaskan secara tertulis,” katanya.
Penelusuran ini tidak hanya berhenti pada proses pencatatan. BPKAD juga mulai menindaklanjuti unit-unit yang bermasalah.
“Yang masih dikuasai mantan pejabat sedang kami proses untuk ditarik kembali. Untuk yang tidak ditemukan, kami minta OPD segera membuat laporan kehilangan resmi,” jelas Yusdiansyah.
Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya mengungkap adanya 26 kendaraan yang belum dikembalikan pada pemeriksaan 2022. Dari jumlah itu, 14 unit berhasil diamankan, sementara 11 unit lainnya masih dalam penelusuran. Tahun berikutnya, ditemukan tambahan empat kendaraan dengan status serupa.
Namun Yusdiansyah menilai data audit BPK belum menggambarkan keseluruhan situasi.
“Temuan BPK itu berdasarkan sampling. Kalau seluruh OPD dibedah satu per satu, potensi jumlahnya bisa lebih besar. Itu sebabnya kami lakukan verifikasi total tahun ini,” ujarnya.
Pemkot menargetkan penataan aset selesai lebih cepat. Sejumlah OPD sudah mengirimkan surat resmi kepada pensiunan untuk mengembalikan kendaraan yang masih mereka bawa.
“Aset ini milik negara. Ketika seseorang tidak menjabat lagi, otomatis kewajibannya adalah menyerahkan kembali. Tidak ada pengecualian,” tegasnya mengakhiri. (Nit/Rir)
-
-
-
-
