Gemanusantara.com – Di tengah derap pembangunan infrastruktur yang digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, masih tersisa persoalan mendasar di tingkat pelayanan dasar. Salah satunya adalah kondisi Kelurahan Karang Mumus yang hingga kini belum memiliki kantor tetap dan masih menyewa bangunan yang jauh dari kata layak.
Lurah Karang Mumus, Arbain Asyari, mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan menjadi penyebab utama belum adanya kantor kelurahan permanen. Bangunan yang disewa saat ini hanya mampu menampung dua hingga empat kendaraan roda dua, sehingga warga terpaksa memarkir kendaraan mereka di bahu jalan saat mengurus administrasi.
“Sudah beberapa kali kami mengusulkan pembangunan kantor tetap. Tapi memang lahannya tidak ada, dan harga tanah di pusat kota juga sangat mahal. Sementara sewa bangunan ini mencapai Rp100 juta per tahun,” ujarnya.
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan. Ia menilai adanya ketimpangan dalam arah pembangunan di kota ini. Di satu sisi, anggaran besar digelontorkan untuk proyek-proyek strategis, namun di sisi lain masih ada pelayanan publik yang dijalankan dari kantor sewaan yang tidak representatif.
“Ini kelurahan di tengah kota, tapi pelayanan publiknya dijalankan dari kantor sewa yang sempit dan kurang layak. Bagaimana masyarakat bisa merasakan pelayanan yang optimal?” ungkap Adnan saat dikonfirmasi.
Adnan menegaskan bahwa kondisi ini seharusnya menjadi perhatian prioritas. Ia menyatakan bahwa pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, surat menyurat, hingga koordinasi penanganan sosial, semuanya berawal dari kelurahan. Oleh karena itu, keberadaan kantor yang memadai bukan sekadar kebutuhan fisik, tapi bagian dari reformasi pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan kantor kelurahan yang layak merupakan cerminan dari keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh warga, tidak terkecuali di kawasan padat seperti Karang Mumus.
[ADV | DPRD SAMARINDA]
