Gemanusantara.com — DPRD Kota Samarinda mengingatkan potensi tarik-ulur dalam pengambilan kebijakan jika komunikasi antara pemerintah dan legislatif tidak berjalan terbuka. Sejumlah isu strategis dinilai belum sepenuhnya melibatkan DPRD, sehingga berisiko menimbulkan perbedaan langkah di kemudian hari.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi, menegaskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan aset maupun kepentingan publik seharusnya disampaikan sejak awal kepada DPRD.
“Kalau terkait aset, harus dilaporkan ke DPRD sesuai mekanisme. Tapi sejauh ini belum ada,” ucap Rusdi, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, tanpa keterbukaan sejak awal, DPRD berpotensi hanya menjadi pihak yang menerima informasi di akhir, bukan bagian dari proses pembahasan. Kondisi ini dinilai dapat memicu ketidaksinkronan kebijakan.
“Kalau tidak disampaikan dari awal, nanti bisa terjadi perbedaan pandangan saat sudah berjalan,” ujarnya.
Ia menilai, komunikasi yang tidak optimal bukan hanya berdampak pada hubungan kelembagaan, tetapi juga berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Yang kita hindari itu tarik ulur. Kalau dari awal sudah dibahas bersama, harusnya bisa lebih sinkron,” tegasnya.
Selain itu, Rusdi juga menyinggung sejumlah isu lain yang berkembang, termasuk pemilihan Direktur Utama Bank Kaltimtara yang berada di kewenangan pemerintah provinsi. Ia menilai meskipun bukan ranah langsung DPRD kota, kebijakan tersebut tetap memiliki implikasi luas.
“Harapannya yang terpilih profesional dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” sebutnya.
Rusdi menegaskan, DPRD tidak dalam posisi menghambat kebijakan, namun ingin memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah tetap berada dalam koridor yang transparan dan akuntabel.
“Kami tidak ingin ada kebijakan yang berjalan tanpa pembahasan. Supaya ke depan tidak muncul persoalan,” tandasnya. (Nit)
-
-
-
-
