Gemanusantara.com – Dugaan praktik monopoli harga seragam sekolah yang mencuat di sejumlah satuan pendidikan di Samarinda menjadi perhatian serius DPRD setempat. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menilai perlu adanya reformasi sistem pengadaan seragam untuk mencegah praktik yang merugikan orang tua siswa.
Sorotan ini disampaikan Harminsyah usai menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga seragam dan kurangnya transparansi proses penjualan di sekolah-sekolah di Kota Samarinda.
Menurut Harminsyah, kondisi ini menciptakan ketimpangan di kalangan wali murid, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Samarinda segera membentuk tim khusus yang melibatkan Dinas Pendidikan dan unsur pengawasan internal untuk mengevaluasi mekanisme pengadaan dan distribusi seragam.
“Masalah ini tidak bisa hanya disikapi dengan teguran biasa. Harus ada audit menyeluruh agar jelas siapa yang bermain,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ketentuan batas atas harga seragam juga perlu ditetapkan melalui peraturan resmi agar tidak menimbulkan tafsir sepihak di lapangan.
Selain itu, Harminsyah mendorong sekolah untuk lebih transparan dalam menjelaskan asal-usul dan mekanisme kerja sama dengan penyedia seragam. Ia juga menyarankan agar sekolah memberi pilihan kepada orang tua untuk membeli seragam dari luar, selama sesuai standar yang telah ditentukan.
“Jangan sampai seragam justru jadi beban tahunan bagi orang tua murid. Harus ada pendekatan yang lebih adil dan manusiawi,” tegasnya.
Ia berharap langkah ini menjadi momen pembenahan, bukan hanya menindak, tapi juga memperbaiki sistem yang selama ini tertutup. “Jika tidak diatasi dari sekarang, potensi gesekan sosial bisa makin besar. Ini bukan hanya soal harga, tapi juga soal keadilan akses pendidikan,” pungkasnya.
[ADV | DPRD SAMARINDA]
-
-
-
-
