DPRD Kukar Evaluasi Perencanaan Bantuan Kegiatan Santri dan Organisasi Masyarakat

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar

Gemanusantara.com – Kendala pembiayaan keberangkatan kontingen santri Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Pekan Olahraga dan Seni Diniyah (PORSADIN) tingkat nasional menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kukar. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar kebutuhan pendanaan kegiatan organisasi dapat direncanakan lebih awal dan tidak kembali terhambat oleh tahapan penganggaran daerah.

Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar, Selasa (3/11/2026). Pertemuan tersebut membahas permohonan dukungan pembiayaan dari DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kukar serta Pengurus Daerah (PD) Wanita Islam Kukar.

DPC FKDT Kukar diketahui membutuhkan dukungan biaya transportasi dan akomodasi untuk memberangkatkan kontingen santri mengikuti PORSADIN tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Sementara itu, PD Wanita Islam Kukar juga menghadapi persoalan pembiayaan untuk mengikuti Muktamar ke-13 yang diselenggarakan di Jakarta.

Rapat dipimpin Hamdiah Z dengan didampingi anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sri Muryani dan Muhammad Idham, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Kukar, Lukman.

Dalam pembahasan tersebut, Muhammad Idham bersama Lukman menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan kedua organisasi belum dapat dipenuhi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kukar pada tahun anggaran 2026.

Kondisi itu disebabkan proses penyusunan APBD Perubahan 2026 telah selesai sehingga pengajuan kebutuhan anggaran tersebut belum memungkinkan untuk diakomodasi melalui mekanisme pembiayaan daerah tahun berjalan.

Menghadapi keterbatasan tersebut, Komisi IV DPRD Kukar berupaya mencari alternatif agar rencana keberangkatan kontingen santri tetap dapat diusahakan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerbitan surat rekomendasi kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan dunia usaha terhadap kebutuhan kegiatan yang belum memperoleh pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Kami akan berusaha mencari jalan keluar dengan menyampaikan rekomendasi kepada perusahaan. Harapannya, ada dukungan yang dapat membantu agar keberangkatan para santri tetap terlaksana sesuai rencana,” ujar Hamdiah.

Meski demikian, dukungan perusahaan tersebut masih berupa upaya yang akan ditempuh. Hingga pembahasan berlangsung, belum terdapat kepastian mengenai perusahaan yang akan memberikan bantuan maupun besaran pembiayaan yang dapat diperoleh.

Selain mencari solusi untuk kebutuhan mendesak, Komisi IV DPRD Kukar juga mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih matang bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pengurus DPC FKDT Kukar diminta segera menyusun dan menyampaikan proposal kegiatan untuk tahun anggaran mendatang. Dengan pengajuan yang dilakukan lebih awal, kebutuhan pendanaan diharapkan dapat masuk dalam tahapan perencanaan dan pembahasan anggaran daerah.

Langkah tersebut juga dimaksudkan agar DPRD dapat melakukan pengawalan terhadap usulan kegiatan melalui mekanisme penganggaran yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan serta kemampuan keuangan daerah.

Komisi IV DPRD Kukar berharap persoalan pembiayaan yang dihadapi kontingen PORSADIN dan organisasi masyarakat dapat menjadi pembelajaran bersama. Perencanaan yang lebih terarah diharapkan mampu mendukung keberlanjutan kegiatan pembinaan santri dan aktivitas organisasi pada masa mendatang.

(Adv/Rir)

↑
Exit mobile version