DPRD Kukar Buka Peluang Penetapan Hutan Adat untuk Lindungi Hak Masyarakat Kedang Ipil

Gemanusantara.com – Upaya memperjuangkan kepastian hak masyarakat hukum adat di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mulai diarahkan melalui dua pendekatan berdasarkan status kawasan lahan. DPRD Kukar membuka peluang pengusulan hutan adat sekaligus mendorong kerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk menyelesaikan persoalan pemanfaatan lahan ulayat.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat adat, hingga pihak perusahaan. Hal itu disampaikannya setelah pertemuan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan masyarakat adat di Ruang Pimpinan DPRD Kukar.

Menurutnya, kepastian status lahan menjadi hal penting agar masyarakat hukum adat dapat memperoleh manfaat dari wilayah yang selama ini mereka klaim sebagai tanah ulayat. Di sisi lain, penyelesaian persoalan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan investasi yang telah berjalan.

Ahmad Yani menjelaskan, untuk lahan yang berada dalam kawasan hutan, salah satu langkah yang dapat diperjuangkan adalah pengusulan penetapan hutan adat melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

“Apabila wilayahnya masuk kawasan hutan, tentu perlu dibangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Harapannya, ada peluang untuk memperjuangkan kawasan tersebut menjadi hutan adat sehingga kepentingan masyarakat bisa terlindungi,” ujar Ahmad Yani pada Rabu (11/11/2026).

Ia menyebut keberadaan masyarakat hukum adat Sumpilayang di Kedang Ipil yang telah memperoleh pengakuan dari Kementerian Kebudayaan perlu menjadi perhatian dalam proses penyelesaian persoalan lahan. Menurutnya, keberadaan masyarakat adat harus dihormati, termasuk kepentingan mereka dalam memanfaatkan wilayah adat.

Sementara itu, apabila lahan yang dipersoalkan berstatus areal penggunaan lain (APL), DPRD mendorong penyelesaian melalui komunikasi dan kerja sama antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Kerja sama itu dapat dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) sebagai bentuk kesepakatan bersama. Ahmad Yani berharap mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak tanpa mengabaikan hak masyarakat.

“Untuk lahan APL, masyarakat dan perusahaan bisa mencari bentuk kerja sama yang disepakati bersama. Prinsipnya, harus ada koordinasi yang baik dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menegaskan DPRD Kukar akan mendorong komunikasi dengan pemerintah pusat terkait lahan yang masuk kawasan hutan. Termasuk mengkaji kemungkinan penyelesaian status kawasan melalui mekanisme yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ia menilai penyelesaian persoalan tanah ulayat tidak cukup hanya berorientasi pada status administrasi lahan. Lebih dari itu, langkah yang diambil harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah, masyarakat adat, dan perusahaan dapat membangun kesepahaman yang berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan lahan di Kedang Ipil dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan kegiatan investasi. (Adv/Rir)

↑
Exit mobile version