Gemanusantara.com – Ketimpangan distribusi sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa hingga kini wilayah Samarinda Seberang hanya memiliki satu sekolah negeri tingkat SMP, yakni SMPN 3, yang tidak mampu menampung seluruh siswa dari kawasan tersebut.
Novan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan sekolah di seluruh kecamatan, terutama di wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Ia menyebut bahwa kondisi tersebut membuat banyak siswa terpaksa menempuh pendidikan di luar zona tempat tinggalnya, seperti ke wilayah Loa Janan Ilir atau Palaran. Hal ini, menurutnya, justru bertentangan dengan prinsip sistem zonasi yang bertujuan mendekatkan layanan pendidikan.
“Zonasi itu seharusnya memudahkan akses, bukan justru membuat orang tua harus keluar ongkos lebih karena jarak tempuh yang jauh. Ini adalah bentuk ketimpangan yang tidak boleh dibiarkan berlarut,” ujarnya saat ditemui di Samarinda.
Novan mengapresiasi respons cepat Wali Kota Samarinda yang telah memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kajian lapangan terkait kemungkinan penambahan sekolah di Samarinda Seberang. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa ketersediaan lahan menjadi sinyal positif bagi pembangunan unit sekolah baru di wilayah tersebut.
“Ini langkah awal yang menggembirakan. Jika proses perencanaan berjalan baik, maka Komisi IV siap mendorong agar penganggaran untuk pembangunan SMP baru bisa masuk dalam APBD tahun depan,” ucap Novan, menegaskan dukungan pihak legislatif terhadap upaya pemerataan pendidikan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan adalah bagian dari implementasi keadilan sosial yang selama ini menjadi semangat utama sistem pendidikan nasional. Komisi IV, katanya, tidak hanya akan mengawal dari sisi teknis, tetapi juga memastikan kebijakan ini berpihak pada warga di daerah yang tertinggal secara fasilitas.
“Pembangunan sekolah bukan hanya soal bangunan. Ini soal masa depan dan hak setiap anak untuk mengenyam pendidikan berkualitas tanpa hambatan geografis atau ekonomi,” jelasnya.
Ia juga berharap pemerintah kota terus melibatkan DPRD dalam setiap proses penyusunan program prioritas pendidikan, agar pengawasan dan sinergi antarlembaga berjalan maksimal. “Kami akan kawal penuh agar semua anak di Samarinda bisa merasakan hak pendidikan yang setara, tak peduli di zona mana mereka tinggal,” pungkas Novan.
[ADV | DPRD SAMARINDA]
