Gemanusantara.com – Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat perhatian serius dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal ini terlihat dari kunjungan kerja Ketua Dekranasda PPU, Hj. Dewi Yuliana, SE, yang turut menyambut kedatangan Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Pusat, Sri Suparni, di kawasan Sepaku, Kamis (24/04/2025).
Didampingi oleh Hj. Sarifah Suraidah Harum, istri Gubernur Kalimantan Timur, serta Hj. Wahyu Hernaningsih, istri Wakil Gubernur Kalimantan Timur, kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Dekranasda Nasional 2025 yang akan digelar di Kota Balikpapan, sekaligus memperkuat pondasi pengembangan UMKM lokal di kawasan IKN.
Dalam rangkaian kunjungannya, rombongan juga melakukan audiensi ke Kantor Otorita IKN (OIKN) dan disambut langsung oleh Kepala OIKN, Ir. H. Basuki Hadimuljono, M.Sc. Pertemuan ini fokus membangun sinergi antara Dekranas, OIKN, dan pemerintah daerah untuk mendukung sektor kerajinan dan memberdayakan pelaku UMKM di wilayah sekitar megaproyek nasional tersebut.
Hj. Dewi Yuliana menegaskan bahwa penguatan UMKM menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal seiring dengan pembangunan IKN. Ia berharap UMKM PPU dan wilayah sekitarnya bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
“Kawasan IKN ini harus memberi peluang besar bagi UMKM lokal. Kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha kecil tidak hanya menjadi penonton, tapi terlibat aktif dalam geliat ekonomi baru Nusantara,” ujar Dewi.
Dalam kunjungan tersebut, dibahas pula pentingnya pembinaan kualitas produk, peningkatan akses pemasaran, serta penguatan kapasitas SDM UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional hingga global. Termasuk, perlunya dukungan dalam bentuk pelatihan inovasi, sertifikasi produk, dan fasilitasi kemitraan strategis dengan sektor swasta.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah konkret mempercepat pemberdayaan UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan IKN yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
[ADV | DISKOMINFO PPU]