Awasi TKA di Perusahaan Tambang dan Perkebunan, DPRD Kukar Dorong Pemeriksaan Lintas Instansi

Ilustrasi

Gemanusantara.com – Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sektor pertambangan dan perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai membutuhkan keterlibatan sejumlah instansi. DPRD Kukar mendorong pemeriksaan terpadu untuk memastikan seluruh pekerja asing memiliki dokumen yang sah dan menjalankan aktivitas sesuai ketentuan perizinan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai pengawasan penggunaan tenaga kerja asing tidak dapat hanya mengandalkan lembaga legislatif, tetapi perlu melibatkan instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Menurut Ahmad Yani, keberadaan TKA di lingkungan perusahaan harus disertai kepastian administrasi. Pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan identitas pekerja, tetapi juga perlu mencakup kesesuaian jenis pekerjaan, masa berlaku izin, serta kelengkapan dokumen lainnya.

Ia menegaskan, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting agar proses pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

“Pengawasan terhadap tenaga kerja asing tidak dapat hanya dibebankan kepada DPRD. Perlu keterlibatan instansi yang berwenang agar pemeriksaan berjalan sesuai aturan,” ujar Ahmad Yani, Kamis (5/11/2026).

Secara regulasi, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ketentuan tersebut antara lain mengatur pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), masa kerja, pengawasan, serta sanksi administratif.

Sementara itu, pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dan kelengkapan dokumen izin tinggal merupakan bagian dari kewenangan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ahmad Yani menilai pembagian kewenangan tersebut perlu menjadi dasar dalam menindaklanjuti setiap informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian administrasi pekerja asing di perusahaan.

Selain pemeriksaan dokumen awal, pengawasan juga perlu memastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpanjangan perizinan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah tenaga kerja asing masih menjalankan pekerjaan sesuai dokumen yang dimiliki.

DPRD Kukar menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait apabila menerima laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran ketentuan penggunaan TKA.

Ahmad Yani juga membuka kemungkinan dilakukannya peninjauan langsung ke lokasi perusahaan bersama instansi yang berwenang. Kegiatan tersebut dapat melibatkan wartawan untuk melihat kondisi faktual di lapangan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus terlebih dahulu diperiksa dan diverifikasi. Pemeriksaan diperlukan agar penilaian terhadap kepatuhan perusahaan didasarkan pada fakta, bukan sekadar informasi yang belum terkonfirmasi.

Melalui pengawasan yang terkoordinasi, DPRD Kukar berharap penggunaan tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan perkebunan dapat berlangsung secara tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(Adv/Rir)

↑
Exit mobile version