
Gemanusantara.com – Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai belum tentu menjadi solusi untuk mengatasi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). DPRD Kukar menilai pembenahan sistem distribusi justru menjadi langkah penting agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan persoalan antrean BBM tidak bisa hanya dilihat dari jumlah pasokan yang tersedia. Ia menduga masih terdapat praktik pembelian berulang oleh pihak tertentu yang kemudian memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan.
Menurutnya, selama praktik tersebut belum ditangani, penambahan pasokan berpotensi tidak memberikan perubahan berarti terhadap kondisi antrean. Sebab, BBM yang seharusnya digunakan masyarakat justru dapat kembali terserap oleh pihak yang memanfaatkan selisih harga subsidi.
“Berapa pun kuota yang ditambahkan, antrean bisa saja tetap terjadi apabila BBM subsidi masih dibeli untuk dijual kembali. Yang perlu dipastikan adalah penyalurannya benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak ada praktik penimbunan,” ujar Ahmad Yani, Senin (2/11/2026).
Ia menilai persoalan tersebut merugikan masyarakat yang memiliki hak memperoleh BBM dengan harga subsidi. Karena itu, pengawasan di SPBU harus diperkuat agar pembelian tidak dilakukan secara berulang untuk kepentingan perdagangan ilegal.
Ahmad Yani secara khusus menyoroti kondisi di wilayah Tenggarong. Menurutnya, pengawasan sebenarnya dapat dilakukan lebih terarah karena pihak-pihak yang diduga melakukan pembelian berulang relatif mudah dikenali melalui pemantauan langsung.
“Kalau pengawasan difokuskan di Tenggarong, saya kira persoalannya bisa ditangani. Apalagi, pihak yang berulang kali melakukan pembelian diduga tidak banyak berubah. Tinggal bagaimana keseriusan aparat dan instansi terkait untuk bertindak di lapangan,” katanya.
Selain memperketat pengawasan, ia meminta Pemerintah Kabupaten Kukar, Pertamina, aparat penegak hukum, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis membangun koordinasi yang lebih efektif. Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan tindakan nyata terhadap dugaan penyimpangan distribusi.
Ia juga menilai sejumlah alternatif kebijakan, seperti memperpanjang jam operasional SPBU hingga 24 jam atau menerapkan sistem ganjil genap, perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Kebijakan tersebut dinilai tidak akan menyentuh akar persoalan apabila praktik penjualan kembali BBM subsidi masih berlangsung.
DPRD Kukar turut menyoroti dugaan penyaluran BBM bersubsidi kepada sektor industri maupun perusahaan yang tidak berhak memanfaatkannya. Apabila terbukti, praktik tersebut perlu ditindak sesuai ketentuan hukum karena berpotensi mengurangi pasokan bagi masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
Ahmad Yani berharap pengawasan distribusi dapat dilakukan secara konsisten, mulai dari proses pembelian di SPBU hingga memastikan BBM tidak dialihkan untuk kepentingan komersial yang melanggar aturan.
Dengan pembenahan distribusi dan penindakan terhadap pelanggaran, antrean BBM subsidi di Kukar diharapkan dapat berkurang tanpa harus terus bergantung pada penambahan kuota yang belum tentu menyelesaikan persoalan. (Adv/Rir)