Gemanusantara.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa persoalan banjir di Kota Samarinda tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan teknis semata. Menurutnya, pengendalian banjir harus didukung kebijakan lingkungan yang tegas, terutama terkait aktivitas pengupasan lahan di wilayah sekitar kota.
Ia menyebut, sebagian aliran air yang masuk ke kawasan Samarinda, khususnya Samarinda Utara, tidak seluruhnya berasal dari dalam kota. Gangguan bentang alam di wilayah sekitar dinilai turut memperbesar risiko banjir saat curah hujan tinggi.
“Kalau hanya mengandalkan pengerukan drainase, pelebaran sungai, atau membangun waduk, sementara pengupasan lahan tidak terkendali, maka laju kerusakan akan jauh lebih cepat dari upaya pengendalian,” ujar Andi Harun.
Ia juga menyinggung sejumlah pembangunan berskala besar yang berkontribusi terhadap perubahan aliran air, salah satunya pembangunan Bandara APT Pranoto di Samarinda Utara.
“Kalau waduk terus menerima kiriman lumpur akibat erosi, biaya pemulihannya jauh lebih besar dibanding pencegahan sejak awal,” tegasnya.
Andi Harun mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi koordinasi lintas daerah, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta instansi teknis terkait, seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), Basarnas, dan BPBD.
Menurutnya, kewenangan perizinan pertambangan berada di luar pemerintah kota, sehingga pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi di tingkat provinsi.
“Pengeluaran izin tambang bukan di kami. Karena itu, pengendaliannya harus lintas kewenangan,” katanya.
Selain mendorong kebijakan yang lebih tegas, Andi Harun juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan lingkungan dengan melaporkan aktivitas pengupasan lahan yang berpotensi menimbulkan dampak.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda, kata dia, akan tetap fokus pada penanganan teknis di dalam wilayah kota, serta memperkuat gerakan menanam, menjaga sungai, dan mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai upaya mitigasi jangka panjang. (Nit)
-
-
-
-
