
Gemanusantara.com – Gangguan pasokan listrik yang masih terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). DPRD Kukar meminta PLN memberikan kejelasan mengenai mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman.
Persoalan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Akbar Haka, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN dan Pertamina yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).
Akbar menilai gangguan kelistrikan perlu mendapatkan perhatian serius karena keberadaan listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil yang menggantungkan aktivitas operasional pada ketersediaan pasokan listrik. Ketika terjadi pemadaman, kegiatan usaha dapat terhenti dan berpotensi mengurangi pendapatan.
Ia mencontohkan usaha pangkas rambut yang membutuhkan listrik untuk mengoperasikan sejumlah peralatan. Apabila pasokan terputus, pelaku usaha tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Akbar mempertanyakan tanggung jawab penyedia layanan terhadap kerugian yang mungkin dialami masyarakat akibat gangguan listrik.
“Kalau masyarakat mengalami kerugian karena listrik padam, harus ada kejelasan mengenai bentuk kompensasi dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya,” tegas Akbar.
Ia berharap PLN dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hak pelanggan, termasuk ketentuan dan mekanisme kompensasi yang berlaku ketika terjadi gangguan pelayanan.
Selain persoalan kompensasi, Akbar juga menyoroti pentingnya transparansi informasi terkait penyebab pemadaman listrik.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai kondisi jaringan, sumber gangguan, serta perkembangan pekerjaan perbaikan yang dilakukan PLN.
Informasi tersebut dinilai penting agar warga dan pelaku usaha dapat mempersiapkan langkah antisipasi ketika pasokan listrik mengalami gangguan.
Di sisi lain, Akbar turut mempertanyakan kondisi pelayanan energi di Kukar yang masih menghadapi berbagai persoalan, meskipun daerah tersebut dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
Ia menilai potensi sumber daya energi yang besar seharusnya dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan yang memadai bagi masyarakat daerah penghasil.
“Kondisi kita ini seperti ayam mati di lumbung padi. Daerah memiliki sumber daya energi yang melimpah, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan listrik dan BBM,” ujarnya.
Selain gangguan listrik, antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga menjadi perhatian Akbar.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM dapat berdampak terhadap kelancaran aktivitas transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat apabila tidak segera mendapatkan penanganan.
Karena itu, ia meminta perwakilan PLN dan Pertamina tidak hanya menampung keluhan masyarakat dalam forum rapat, tetapi juga meneruskannya kepada jajaran direksi di tingkat pusat.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat penyelesaian sejumlah persoalan pelayanan energi membutuhkan koordinasi dan keputusan sesuai kewenangan masing-masing perusahaan.
Akbar berharap hasil pembahasan bersama DPRD Kukar dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, baik dalam peningkatan keandalan pasokan listrik, keterbukaan informasi, maupun pembenahan distribusi BBM.
Ia menegaskan masyarakat Kukar perlu memperoleh pelayanan energi yang lebih baik sehingga kekayaan sumber daya alam daerah dapat diimbangi dengan manfaat nyata bagi kehidupan dan aktivitas perekonomian warga.
(Adv/Rir)